EMPAT LAWANG, LINTANGPOS.com – BPS Kabupaten Empat Lawang menggelar kegiatan ngisih bareng bersama petugas Sensus Ekonomi pada 15 Juli 2026 sebagai upaya meningkatkan kualitas data lapangan.
Selain memperkuat koordinasi dengan OPD, BPS mengedepankan pendekatan persuasif kepada masyarakat dan memastikan akurasi data melalui sistem monitoring yang telah mencapai progres lebih dari 40 persen.
Mengumpulkan data ekonomi masyarakat ternyata bukan sekadar mendatangi rumah atau tempat usaha.
Dibutuhkan strategi, komunikasi yang baik, hingga kolaborasi lintas instansi agar informasi yang diperoleh benar-benar akurat.
BACA JUGA: BPS dan Polres Empat Lawang Perkuat Sinergi
Itulah yang menjadi fokus Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Empat Lawang melalui kegiatan ngisih bareng bersama petugas Sensus Ekonomi yang digelar pada Rabu (15/7/2026).
Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat kesiapan petugas lapangan sekaligus meningkatkan kualitas pendataan.
BPS juga menggandeng pemerintah daerah melalui koordinasi dengan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) agar pelaksanaan sensus berjalan lebih efektif.
Kepala BPS Kabupaten Empat Lawang, Lasdiarso, menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan membantu petugas lapangan memperoleh data yang berkualitas.
BACA JUGA: BLT Rp900 Ribu Cair November 2025! Cek Namamu Sekarang di Sini, Jangan Sampai Terlewat
“Intinya kami ingin mendapatkan data yang bagus. Kami ingin membantu petugas lapangan dengan cara ngisih bareng,” ujarnya.
Menurutnya, koordinasi dengan pemerintah daerah menjadi langkah penting karena pelaksanaan sensus memerlukan dukungan berbagai pihak, termasuk dalam menjangkau responden maupun membangun kepercayaan masyarakat.
Lasdiarso juga menanggapi isu mengenai adanya masyarakat yang menolak didata. Menurutnya, kondisi tersebut merupakan hal yang wajar dalam pelaksanaan sensus berskala besar.
“Kalau ada yang menolak, kami menganggap itu wajar. Tidak semua orang langsung senang ketika didatangi petugas. Karena itu kami mengedepankan pendekatan persuasif dan berkolaborasi dengan pemerintah daerah apabila diperlukan,” katanya.
BACA JUGA: 21 Warga di Desa Karang Are Terima BLT, Harapan Baru di Tengah Tekanan Ekonomi!
Ia menambahkan, penolakan tidak selalu disebabkan oleh responden. Faktor lain seperti sikap petugas saat berinteraksi maupun waktu kunjungan yang kurang tepat juga dapat memengaruhi penerimaan masyarakat.
