Penghapusan skema prioritas PPPK Guru membuka peluang besar bagi lulusan PPG untuk lulus seleksi dan ditempatkan sesuai domisili dengan kuota yang lebih merata. (*/Ils)
° Kabar menggembirakan datang bagi lulusan PPG Calon Guru.
° Seleksi PPPK Guru mendatang tak lagi menerapkan skema prioritas, membuka peluang mapping sesuai domisili.
° Dengan formasi hampir merata di tiap daerah, peluang lulus dan penempatan dekat rumah kian besar.
JAKARTA, LINTANGPOS.com – Kabar baik menghampiri lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) Calon Guru yang selama ini menanti kepastian dalam seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Guru.
Perubahan kebijakan seleksi yang tidak lagi menerapkan skema prioritas menjadi angin segar, khususnya terkait peluang penempatan atau mapping sesuai domisili.
Pada seleksi PPPK Guru periode 2023–2024, lulusan PPG Calon Guru berada di prioritas akhir.
Kondisi ini membuat kuota mereka kerap habis lebih dulu di banyak daerah, sehingga tak sedikit calon guru harus menerima penempatan jauh dari kampung halaman, bahkan lintas provinsi.
Situasi tersebut menjadi dilema tersendiri bagi para pendidik muda yang ingin mengabdi di daerah asal.
Kini, dengan dihapuskannya skema prioritas, peluang itu dinilai berubah drastis.
BACA JUGA: Resmi! Gaji PPPK Paruh Waktu Rp1,5 Juta Ditentukan Menpan RB, Statusnya ASN
Tanpa pembagian prioritas, seluruh peserta memiliki kesempatan yang relatif setara sejak awal seleksi.
Artinya, formasi PPPK Guru untuk lulusan PPG Calon Guru tidak lagi tergerus oleh peserta prioritas lain.
Faktor lain yang memperkuat peluang mapping sesuai domisili adalah ketersediaan formasi guru yang hampir merata di setiap pemerintah daerah.
Kebutuhan tenaga pendidik masih tergolong tinggi, terutama untuk mengisi kekosongan akibat pensiun serta mendukung pemerataan pendidikan nasional.
Kondisi ini tak hanya menguntungkan lulusan PPG, tetapi juga pemerintah daerah.
Guru yang berasal dari wilayah setempat dinilai lebih memahami karakteristik peserta didik dan lingkungan sekolah, sehingga adaptasi berjalan lebih cepat.
BACA JUGA: Status Honorer Akhirnya Terjawab! PPPK Paruh Waktu Jadi Jalan Tol Menuju ASN Penuh di 2026
Selain itu, tingkat komitmen dan potensi mutasi juga cenderung lebih rendah.
Page: 1 2
Adi Candra resmi dilantik sebagai Ketua PWI Kabupaten Empat Lawang periode 2026-2029. Bupati Joncik Muhammad…
Rehabilitasi SD Negeri 8 Muara Pinang resmi dimulai. Kepala sekolah Kasumawati berharap pekerjaan berjalan lancar…
Rehabilitasi SD Negeri 6 Pendopo resmi dimulai. Reti Depna berharap pekerjaan berjalan lancar dan sesuai…
EMPAT LAWANG, LINTANGPOS.com – Upaya meningkatkan kualitas fasilitas pendidikan di Kabupaten Empat Lawang kembali bergulir.…
Rehabilitasi SD Negeri 13 Muara Pinang resmi dimulai dengan anggaran Rp700 juta. Kepala sekolah Elpizon…
Rehabilitasi SD Negeri 5 Muara Pinang resmi dimulai dengan anggaran sekitar Rp50 juta untuk meningkatkan…