FGD tersebut dihadiri Wakil Bupati, Ketua dan anggota DPRD, Sekda, Asisten III, Tim Bupati untuk Percepatan Pembangunan, serta sejumlah kepala OPD.
Kegiatan juga melibatkan Kepala Distransnaker, Bappeda dan Litbang, Dinas PUPR, Perkimtan, Pertanian, DPMD, Disperindag, Disdukcapil, Diskominfo, BPN, hingga BPS Empat Lawang.
BACA JUGA: Pemkab Kepahiang Tertibkan Pasar, HGB Pedagang Disorot Serius
Pembahasan RUU Ketransmigrasian menjadi ruang bagi pemerintah daerah dan stakeholder untuk menyampaikan pandangan serta masukan yang berkaitan dengan kebutuhan pembangunan daerah.
Keterlibatan lintas sektor dinilai penting agar kebijakan ketransmigrasian tidak hanya melihat aspek perpindahan penduduk, tetapi juga mempertimbangkan potensi wilayah, kebutuhan masyarakat, tata ruang, pertanahan, ekonomi, dan pembangunan infrastruktur.
Dengan tiga agenda tersebut, aktivitas Pemkab Empat Lawang pada Rabu ini memperlihatkan fokus pemerintah daerah pada penguatan tata kelola pembangunan sekaligus penyusunan kebijakan yang berkaitan langsung dengan kepentingan daerah. (*/red)
Sumber: Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim) Sekretariat Daerah Kabupaten Empat Lawang.
