Tiga Agenda Strategis Pemkab Empat Lawang Digelar Hari Ini

EMPAT LAWANG, LINTANGPOS.com — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Empat Lawang menjalankan sejumlah agenda strategis pada Rabu (9/9/2026).

Tiga kegiatan utama menjadi perhatian, mulai dari pengawasan jasa konstruksi, rekonsiliasi data jaminan sosial, hingga pembahasan RUU Ketransmigrasian.

Rangkaian agenda tersebut digelar di sejumlah lokasi dan melibatkan pimpinan daerah, organisasi perangkat daerah (OPD), DPRD, hingga instansi vertikal.

Agenda pertama berlangsung pukul 08.00 WIB secara daring dari Ruang Rapat Sekda. Kegiatan tersebut berupa sosialisasi pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan produk jasa konstruksi Tahun Anggaran 2026.

BACA JUGA: Upacara Penurunan Bendera HUT ke-81 RI di Pemkab Empat Lawang Berjalan Lancar

Sosialisasi dipimpin Asisten II Sekda dengan melibatkan Inspektorat, Bappeda dan Litbang, Dinas PUPR, Dinas Kesehatan, Disdikbud, Dinas Perkimtan, serta Dinas Perhubungan.

Pengawasan tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan kegiatan jasa konstruksi di daerah berjalan sesuai ketentuan, baik dari sisi penyelenggaraan maupun pemanfaatan hasil pembangunan.

Pada waktu berbeda, pukul 09.00 WIB, jajaran Pemkab Empat Lawang mengikuti rekonsiliasi data peserta dan iuran wilayah PPU PN dan PBPU Pemda Triwulan II Tahun 2026 di Hotel Santika Lahat.

Kegiatan itu melibatkan sejumlah pejabat daerah, antara lain Kepala BPKAD, Sekwan, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Disdikbud, Kepala DPMD, Kepala Dinas Sosial, Kepala Disdukcapil, dan Direktur RSUD.

BACA JUGA: Pemkab Empat Lawang Jajaki Kerja Sama SDM Kesehatan dengan Universitas Baiturrahim

Rekonsiliasi menjadi bagian dari upaya memastikan kesesuaian data peserta serta iuran, sekaligus mendukung tertib administrasi dalam penyelenggaraan jaminan sosial di lingkungan pemerintah daerah.

Sementara itu, agenda yang tak kalah strategis berlangsung pukul 09.30 WIB di Ruang Rapat Madani. Bupati Empat Lawang memimpin langsung Focus Group Discussion (FGD) RUU Ketransmigrasian bersama stakeholder daerah.