Tiga Exit Tol Disiapkan, Pembangunan Tol Simpang Indralaya–Muara Enim Masuk Tahap Penting

---

Ringkasan Isi Berita:
° Proyek Tol Simpang Indralaya–Muara Enim resmi menjadi bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN).

° Pemerintah Kabupaten Muara Enim kini fokus pada dua aspek krusial: penentuan tiga titik exit tol—Simpang Kepur, Belimbing, dan Lembak—serta percepatan pembebasan lahan.

° Kedua hal ini dianggap kunci agar proyek sepanjang 65 kilometer tersebut dapat segera terhubung dengan jaringan Tol Trans Sumatera dan membuka akses ekonomi baru bagi masyarakat Sumatera Selatan.

---

Jakarta, LintangPos.com – Proyek Jalan Tol Simpang Indralaya–Muara Enim kini memasuki babak krusial setelah resmi masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN).

Tahapan penting yang sedang dijalankan mencakup penentuan tiga titik exit tol serta percepatan pembebasan lahan sebagai langkah awal sebelum pembangunan fisik dimulai.

Menurut Kepala Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim, Suhermansyah, melalui Kabid Pembangunan Jalan dan Jembatan Arie Jonathan, ST., MT., pihaknya telah mengusulkan tiga titik pintu keluar (exit tol) yang dianggap paling strategis untuk mendukung mobilitas dan perekonomian masyarakat.

“Tiga titik tersebut yaitu Simpang Kepur, Belimbing, dan Lembak,” ujar Arie.

• Simpang Kepur akan menjadi akses langsung menuju kawasan industri dan pemukiman.
• Belimbing berfungsi sebagai jalur alternatif menuju pusat ekonomi lokal.
• Lembak menghubungkan area pertanian dengan kawasan logistik dan distribusi.

Arie menegaskan bahwa penentuan lokasi-lokasi ini tidak semata bersifat teknis, melainkan mempertimbangkan potensi ekonomi daerah, kepadatan penduduk, serta konektivitas dengan jalan arteri yang sudah ada.

BACA JUGA: Jalan Penghubung Dua Desa di Empat Lawang Terancam Putus Diterjang Abrasi Sungai Musi

“Exit tol ini akan menjadi titik-titik pertumbuhan baru bagi masyarakat sekitar,” tambahnya.

Pembebasan Lahan Jadi Tantangan Utama

Meski proyek ini sudah mendapat status PSN, pembebasan lahan masih menjadi tantangan terbesar.

Proses verifikasi dan pemberian ganti rugi kepada warga belum seluruhnya rampung, sehingga berdampak pada jadwal pembangunan.