Wakil Bupati Bacakan Pidato PGRI, Ungkap Pesan Mengejutkan untuk Guru di Empat Lawang!

Ringkasan Berita :

~ Upacara Hari Guru Nasional dan HUT ke-80 PGRI di Empat Lawang berlangsung khidmat.

 ~ Wakil Bupati Arifa’i SH bertindak sebagai pembina upacara dan membacakan pidato Ketua Umum PGRI yang menyoroti sejarah PGRI, perjuangan guru, hingga tuntutan keberlanjutan tunjangan profesi dan reformasi pendidikan.

~ Upacara HGN dan HUT PGRI ke-80 di Empat Lawang berjalan lancar.

~ Wakil Bupati menyampaikan pesan penting Ketua Umum PGRI tentang perjuangan guru dan masa depan pendidikan.

~ Hari Guru Nasional, HUT PGRI 80, Empat Lawang, Wakil Bupati Arifa’i SH, Upacara HGN 2025, PGRI, Tunjangan Profesi Guru, Pendidikan Nasional

---

EMPAT LAWANG, LINTANGPOS.com – Upacara peringatan Hari Guru Nasional (HGN) dan Hari Ulang Tahun ke-80 PGRI di Kabupaten Empat Lawang berlangsung lancar dan penuh khidmat pada Selasa, 25 November 2025.

Wakil Bupati Empat Lawang, Arifa’i SH, bertindak sebagai pembina upacara sekaligus membacakan sambutan resmi Ketua Umum PGRI di hadapan para guru, tenaga kependidikan, dan peserta upacara lainnya.

Dalam amanatnya, Arifa’i menyampaikan bahwa PGRI lahir pada 25 November 1945 di Solo, sebagai penyatuan berbagai organisasi guru demi memperkuat persatuan dan menjaga kedaulatan Republik Indonesia yang baru berdiri.

Sejak awal, PGRI menjadi garda terdepan dalam perjuangan melawan kebodohan dan keterbelakangan, sekaligus mengawal kemajuan pendidikan nasional.

Sebagai organisasi profesi, PGRI disebut berperan sebagai kekuatan moral dan intelektual bagi guru serta tenaga kependidikan.

PGRI juga terus memperjuangkan berbagai hak guru, termasuk keberlanjutan tunjangan profesi, percepatan sertifikasi, rekrutmen honorer menjadi ASN, hingga kesetaraan hak dan peluang antara guru negeri dan swasta.

BACA JUGA: Makna Tersembunyi Tema & Logo Hari Guru Nasional 2025 yang Bikin Merinding

Dalam pidato tersebut, Ketua Umum PGRI juga menyampaikan harapan kepada pemerintah terkait RUU Sistem Pendidikan Nasional.

PGRI meminta agar perumusan kebijakan pendidikan dilakukan secara komprehensif dan tidak merugikan tenaga pendidik sebagai ujung tombak pembelajaran di Indonesia.