Warga Desak Izin Perkebunan Dicabut! KNARA Tantang Pemda Empat Lawang Ambil Sikap Cepat

Ringkasan Berita:

° KNARA mendesak Pemda Empat Lawang segera menggelar pertemuan resmi untuk membahas pencabutan izin PT ELAP/KKST.

° Desakan muncul usai aksi damai masyarakat yang menilai perusahaan tak memberi manfaat.

° DPRD dan Pemda berjanji menindaklanjuti tuntutan lewat mediasi bersama.

---

EMPAT LAWANG, LINTANGPOS.com – Koalisi Nasional Reforma Agraria (KNARA) mendesak pemerintah daerah Kabupaten Empat Lawang untuk segera menjadwalkan pertemuan resmi guna membahas pencabutan izin usaha perkebunan (IUP) PT Empat Lawang Agro Perkasa/Karya Kencana Sentosa Tiga Pratama (PT ELAP/KKST).

Desakan itu muncul setelah masyarakat menunggu langkah konkret pemerintah pasca aksi damai yang digelar beberapa hari sebelumnya.

Deputi Advokasi, Mobilisasi, dan Penguatan Basis DPN-KNARA, Muhamad Ridwan, menjelaskan bahwa aksi damai yang berlangsung di depan Kantor DPRD Empat Lawang mendapat sambutan langsung dari Ketua DPRD, Darli SH.

Aksi tersebut menjadi bentuk protes masyarakat yang menilai PT ELAP/KKST tidak memberikan manfaat signifikan bagi warga sekitar.

“Aksi ini dilakukan untuk mendesak pemerintah mencabut izin perkebunan PT ELAP/KKST yang beroperasi di Empat Lawang,” ujar Ridwan.

Menurutnya, koordinasi lanjutan akan segera dilakukan dengan Ketua DPRD Darli, mengingat adanya kesamaan kesimpulan antara pertemuan di DPRD dan audiensi di Kantor Bupati Empat Lawang.

BACA JUGA: Franky Nasril Bantah Isu Rangkap Jabatan, Apresiasi Aksi Damai FKPP

Kesimpulan tersebut menjadi dasar tindak lanjut aspirasi masyarakat.

Adapun poin kesamaan yang dimaksud meliputi:

1. Pemerintah daerah melalui Ketua DPRD dan Asisten III Setda berjanji memperjuangkan hak masyarakat serta menyelesaikan konflik agraria.
2. Akan dilakukan pertemuan atau mediasi resmi antara Pemda, DPRD, dan masyarakat.
3. Hasil pertemuan akan dikoordinasikan dengan Bupati Empat Lawang untuk menentukan solusi terbaik.

Dalam dialog dengan DPRD, kata Ridwan, Darli menerima keluhan masyarakat terkait perusahaan yang dinilai merugikan warga serta dianggap tak sejalan dengan prinsip reformasi agraria.