Lahat, LintangPos.com – Sebanyak 13 kepala keluarga atau sekitar 30 jiwa, termasuk anak-anak dan balita, kini hidup dalam kondisi telantar di Desa Mekar Jaya, Kecamatan Kikim Barat, Kabupaten Lahat.
Mereka berasal dari Kabupaten Musi Rawas (Mura) dan merupakan bagian dari kelompok Suku Anak Dalam (SAD) yang sempat dijanjikan mengikuti program Transmigrasi Swakarsa Mandiri (TSM).
Namun, harapan mereka pupus. Empat bulan sejak direkrut, program yang dijanjikan tak pernah terealisasi.
Warga pun terpaksa bertahan hidup seadanya di pondok program ketahanan desa, dengan persediaan makanan yang kini sudah habis.
“Persediaan makanan sudah tidak ada, bahkan mereka sampai harus mencari hewan liar untuk dimakan,” ungkap Ketua Forum Kepala Desa Kecamatan Kikim Barat, Bostandi, Senin (22/9/2025).
Bertahan Hidup dengan Bantuan Warga
BACA JUGA: Motor Hasil Curas Ditemukan, Polsek Lintang Kanan Kembalikan ke Pemilik
Kondisi yang dialami membuat kelompok SAD ini sangat tergantung pada uluran tangan masyarakat sekitar.
Menurut Bostandi, bantuan resmi dari pemerintah belum kunjung datang, padahal situasi ini menyangkut nilai-nilai kemanusiaan.
“Kami berharap ada perhatian dari pemerintah daerah maupun pusat. Bukan hanya pangan, tapi juga kesehatan. Ini soal kemanusiaan,” tegasnya.
Penjelasan Dinas Transmigrasi
Menanggapi hal tersebut, Kepala Bidang Transmigrasi Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Lahat, Joni Efendi, menegaskan bahwa program TSM sejatinya belum pernah berjalan di wilayah mereka.
“Transmigrasi Swakarsa Mandiri adalah program dengan pembiayaan mandiri oleh warga, sedangkan lahan disediakan pemerintah. Tapi sampai sekarang belum ada program itu di Kabupaten Lahat. Kalau ada yang merekrut warga dengan dalih TSM, besar kemungkinan itu tidak resmi,” jelas Joni.
BACA JUGA: 14 Atlet Voli Putra Lahat Kantongi Tiket Livoli Divisi I
Suara Warga dan Desakan Publik
Kasus ini pun menuai keprihatinan. Fathir, warga setempat, berharap pemerintah segera memberikan kejelasan dan solusi.
“Kasihan, apalagi ada anak-anak dan balita. Semoga ada kejelasan status atau tindak lanjut terhadap mereka,” ucapnya.
Situasi yang dialami 13 KK ini menyoroti pentingnya verifikasi dan pengawasan ketat terhadap program-program atas nama pemerintah, agar masyarakat tidak terjebak janji manis yang berujung penderitaan.
Saat ini, yang dibutuhkan bukan hanya bantuan darurat pangan dan kesehatan, tapi juga penyelidikan menyeluruh agar kasus serupa tidak terulang dan kelompok rentan seperti Suku Anak Dalam mendapatkan perlindungan yang layak. (*/red)
