Wulan Purnamasari Soroti Tiga Pilar Perjuangan

JAKARTA, LINTANGPOS.com – dr. Wulan Purnamasari menegaskan pentingnya memperkuat komitmen Partai Demokrat terhadap kepentingan rakyat saat mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) dalam rangka memperingati 25 tahun partai tersebut.

Bimtek mengusung tema “25 Tahun Demokrat Bersama Rakyat: Memajukan Ekonomi, Menegakkan Keadilan, dan Menjaga Demokrasi”. Kegiatan diikuti kader dan tokoh Partai Demokrat dari berbagai daerah.

Menurut Wulan, usia 25 tahun bukan sekadar angka untuk dirayakan. Seperempat abad perjalanan Demokrat harus menjadi momentum memperkuat komitmen, memperbarui gagasan, sekaligus menyusun langkah nyata yang berdampak bagi masyarakat.

“25 tahun bukan waktu yang singkat. Selama itu, Partai Demokrat tumbuh dan berkembang bersama rakyat, merasakan suka dan duka perjuangan demi Indonesia yang lebih baik,” ucap Srikandi partai berlambanng Mercy, tersebut.

BACA JUGA: Pemilihan Ketua IBI Tulung Selapan Dinilai Sah dan Demokratis

Ia menilai tema yang diangkat dalam peringatan tersebut menjadi arah penting bagi kader, terutama dalam mendorong pemerataan ekonomi, memperjuangkan keadilan, dan menjaga demokrasi.

Dalam aspek ekonomi, perempuan yang kini menjabat Wakil Ketua II DPRD Empat Lawang tersebut, meminta kader lebih peka terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat, khususnya kelompok menengah ke bawah, pelaku UMKM, serta petani.

Ia menekankan pentingnya perjuangan terhadap kebijakan yang mampu membuka lapangan kerja, memperluas akses permodalan, serta memastikan pembangunan ekonomi tidak hanya terkonsentrasi di wilayah perkotaan.

Soal keadilan, Wulan menegaskan bahwa keadilan hukum, sosial, dan ekonomi harus dapat dirasakan seluruh masyarakat tanpa diskriminasi.

BACA JUGA: Pedagang Kecil Diborong, Warga Tebing Tinggi Dapat Makanan Gratis

Menurutnya, hukum harus ditegakkan secara adil dan tidak boleh tunduk pada kekuasaan maupun kekayaan seseorang.

Sementara dalam menjaga demokrasi, ia mengingatkan kader agar ikut mencegah polarisasi dan perpecahan yang dapat mengganggu kehidupan demokrasi.