Categories: Musi Banyuasin Pemerintahan Pendidikan Sumsel

1.800 Honorer Terancam Kehilangan Status! Pemkab Siapkan Skema Outsourcing, Ini Nasib Mereka Mulai 2026

Ringkasan Berita:

° Sebanyak 1.800 tenaga honorer di Muba belum masuk PPPK paruh waktu.

° Pemkab menyiapkan skema outsourcing mulai 2026 sebagai solusi kekurangan pegawai.

° OPD diminta menganggarkan, sementara seleksi ketat akan dilakukan untuk menentukan siapa yang memenuhi syarat.


MUSI BANYUASIN, LINTANGPOS.com — Nasib ribuan tenaga kerja kontrak (TKK) atau honorer di Kabupaten Musi Banyuasin (Muba), Sumatera Selatan, memasuki babak baru.

Pemerintah Kabupaten Muba mencatat masih ada sekitar 1.800 honorer yang belum terakomodasi dalam skema PPPK paruh waktu, dan kini pemerintah menyiapkan solusi lewat sistem outsourcing mulai tahun 2026.

Langkah ini disampaikan langsung oleh Pj Sekda Muba, Syafaruddin, yang menyebut bahwa masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) memiliki peran penting dalam proses transisi tersebut.

“Pengadaan tenaga outsourcing ini tergantung OPD, apakah dianggarkan di APBD tahun 2026 atau tidak. Jika dianggarkan, maka boleh dilaksanakan pengadaan tenaga outsourcing tersebut,” ujar Syafaruddin.

Ia menambahkan, Pemkab Muba akan menggelar rapat lanjutan untuk membahas teknis peralihan ini, mulai dari skema pendanaan hingga kebutuhan tenaga di setiap OPD.

Sementara itu, Kepala BKPSDM Muba, Pathi Riduan, memastikan bahwa 2026 menjadi tahun terakhir keberadaan tenaga kontrak dan honorer di lingkungan Pemkab.

BACA JUGA: Angin Segar! Lulusan PPG Kini Punya Peluang Besar Lulus PPPK Guru dan Mengabdi di Daerah Sendiri

“Outsourcing pihak ketiga akan menjadi solusi untuk memenuhi kekurangan pegawai,” tegasnya.

Berdasarkan Peraturan Menpan RB, hanya tiga jenis tenaga yang bisa dialihkan ke skema outsourcing, yakni pengemudi, petugas kebersihan, dan pengamanan.

Untuk memastikan kualitas layanan publik tetap terjaga, BKPSDM Muba akan melakukan evaluasi dan seleksi ketat terhadap ribuan honorer yang ada saat ini.

“Kami akan menentukan siapa saja yang memenuhi syarat untuk dialihkan ke outsourcing,” jelas Pathi.

Ia berharap, kebijakan ini tidak hanya menjadi jalan keluar atas keterbatasan formasi pegawai, tetapi juga membuka kesempatan kerja yang lebih baik bagi tenaga honorer yang selama ini telah mengabdi.

Page: 1 2

Lintang Pos

Share
Tags: BKPSDM Muba honorer Muba kebijakan honorer OPD Muba outsourcing Pemkab Muba PPPK Paruh Waktu reformasi birokrasi Muba seleksi honorer tenaga kontrak 2026 tenaga outsourcing pemerintah

Recent Posts

  • Berita
  • Empat Lawang
  • Kasus
  • Sumsel

Tersangka Maling Motor di Parkiran Indomaret Tertangkap di Kebun Sawit

Polres Empat Lawang menangkap AS, terduga pelaku curanmor, di pondok kebun sawit Lahat. Polisi mengamankan…

12 jam ago
  • Berita
  • Empat Lawang
  • Sumsel

Polisi Empat Lawang Dorong Ketahanan Pangan dan Cegah Karhutla

Polisi Empat Lawang mendorong pemanfaatan pekarangan bergizi sekaligus memperkuat pencegahan karhutla melalui patroli dan sambang…

20 jam ago
  • Berita
  • Ekonomi
  • Regional
  • Sumsel

KDEKS Dikukuhkan, Herman Deru Dorong Ekonomi Syariah Lebih Masif

Herman Deru menegaskan KDEKS Sumsel harus memperkuat sosialisasi dan kolaborasi agar potensi ekonomi syariah memberi…

2 hari ago
  • Berita
  • Palembang
  • Sumsel

Joncik Tegaskan KDEKS Harus Berujung pada Ekonomi Rakyat

Bupati Joncik Muhammad menegaskan KDEKS harus menghasilkan kerja nyata, menggerakkan UMKM, dan memberi dampak langsung…

3 hari ago
  • Berita
  • Empat Lawang
  • Headline
  • Sumsel

Truk Terjun ke Jurang 80 Meter di Tikungan S Pendopo, Satu Tewas

Truk Dyna terjun ke jurang sedalam 80 meter di Tikungan S Pendopo, Empat Lawang. Pengemudi…

3 hari ago
  • Empat Lawang
  • Kasus
  • Sumsel

Polisi Ungkap Curanmor di Pendopo, Dua Terduga Pelaku Diamankan

Polres Empat Lawang mengungkap kasus curanmor di Pendopo. Dua terduga pelaku diamankan setelah motor korban…

3 hari ago