Ringkasan Berita:
° Isu TPG bulanan 2026 membuat guru dan OPS panik.
° Validasi data dimajukan ke awal Februari, memaksa sekolah menyiapkan Dapodik sejak Januari.
° Dengan sistem real-time, kesalahan kecil bisa menghilangkan hak TPG sebulan penuh.
° OPS kini dituntut bekerja lebih cepat dan lebih rapi.
JAKARTA, LINTANGPOS.com – Isu skema Tunjangan Profesi Guru (TPG) yang akan dibayar bulanan mulai 2026 kembali menyulut percakapan hangat di ruang-ruang guru dan meja kerja operator sekolah (OPS) di seluruh Indonesia.
Belum ada regulasi resmi yang dirilis pemerintah, namun berbagai sinyal dari admin Info GTK hingga pejabat Kemendikbud telah cukup membuat banyak OPS waspada: tahun depan mereka harus bekerja jauh lebih cepat daripada biasanya.
Selama bertahun-tahun, validasi data untuk penerbitan SKTP biasanya muncul pada Maret atau April.
Namun dalam skema TPG bulanan, pemerintah disebut akan memajukan validasi ke awal Februari 2026.
Artinya, seluruh data di Dapodik harus stabil sebelum akhir Januari—sebuah tekanan baru yang langsung menempatkan OPS sebagai aktor paling krusial dalam ekosistem pendidikan.
Dalam sistem bulanan, data guru terbaca real-time.
Perubahan rombel, jadwal, atau beban mengajar yang tidak linier dengan sertifikat pendidik dapat otomatis menggugurkan hak TPG bulan tersebut.
Tidak ada lagi “ruang perbaikan” seperti di skema triwulan yang biasa memberi napas hingga menjelang terbitnya SKTP.
Kesalahan administrasi kecil, yang dulu bisa dibereskan menjelang akhir semester, kini bisa berubah menjadi potensi hilangnya pendapatan.
Kekhawatiran ini juga muncul karena budaya kerja OPS selama ini cenderung menumpuk pekerjaan mendekati tenggat.
Dalam skema baru, ritme seperti itu jelas tidak lagi relevan. Administrasi harus rapi sejak minggu pertama semester, mulai dari finalisasi rombel hingga SK pembagian tugas.
Guru pun dituntut lebih disiplin karena perubahan jadwal atau penugasan tidak lagi bisa dilakukan semaunya tanpa konsekuensi finansial.
BACA JUGA: Dibilang Bonus, Kok Berasa Hukuman? Guru Curhat Pahitnya TPG 100% yang Tak Kunjung Cair
Walau belum ada aturan yang mewajibkan sinkronisasi Dapodik setiap bulan, tanda-tandanya mengarah ke kebutuhan itu.
Banyak OPS mulai mengantisipasi dengan melakukan sinkronisasi minimal dua kali sebulan.
Langkah ini penting untuk mencegah error, data ganda, atau ketidaksesuaian identitas yang bisa tiba-tiba menggagalkan validasi.
Untuk menghadapi transisi ini, berbagai rekomendasi mulai disusun di tingkat sekolah.
Rombel tidak boleh sembarangan dihapus atau digabung di tengah semester.
SK tugas harus final sejak awal. Linieritas mengajar harus dicek ulang.
BACA JUGA: TPG Cair Tiap Bulan Mulai 2026? Begini Fakta di Baliknya yang Diam-diam Bikin Guru Deg-degan
Guru baru, mutasi masuk, dan guru pengganti wajib terinput lengkap. Identitas seperti NIK dan tanggal lahir pun perlu diverifikasi ulang agar sesuai dokumen resmi.
Semua ini bukan hanya rutinitas administratif, melainkan bentuk benteng pertahanan terhadap potensi hilangnya hak TPG dalam skema yang makin ketat.
Semester genap 2025/2026 pun menjadi ajang latihan terakhir sebelum sistem baru diberlakukan.
Sekolah yang mulai menata data sejak sekarang diprediksi akan jauh lebih siap menghadapi “musim validasi cepat” tahun depan.
Pada akhirnya, isu TPG bulanan bukan hanya soal tunjangan—ini adalah tanda perubahan besar dalam manajemen data guru.
OPS menjadi tulang punggung keberhasilan sistem tersebut. Semakin rapi data sekolah sejak awal semester, semakin kecil risiko guru kehilangan hak TPG.
Di tengah perubahan besar ini, pencegahan adalah kunci, bukan perbaikan di menit akhir. (*/red)
