Ringkasan Berita:
° Muswil X PPP Sumsel resmi berakhir dengan keputusan strategis.
° Ahmad Palo ditetapkan sebagai Ketua Tim Formatur memimpin pembentukan kepengurusan DPW 2026–2031.
° Meski diwarnai penolakan dan aksi penyegelan, forum tetap solid menargetkan kebangkitan PPP menuju DPR RI.
PALEMBANG, LINTANGPOS.com —
Musyawarah Wilayah (Muswil) X Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Sumatera Selatan resmi ditutup Selasa sore, 30 Desember 2025.
Agenda penting ini mencatat sejarah baru bagi PPP Sumsel, bukan hanya karena keputusan strategis yang dihasilkan, tetapi juga karena dinamika politik yang mewarnai jalannya forum.
Di tengah gelombang penolakan dari sekelompok massa yang mengatasnamakan GPK Sumsel hingga aksi penyegelan kantor DPW, Muswil tetap berlangsung penuh dan menghasilkan konsensus bulat: H Ahmad Palo, SE ditetapkan sebagai Ketua Tim Formatur.
Keputusan itu disepakati mayoritas peserta Muswil yang terdiri dari ketua dan sekretaris 17 DPC PPP kabupaten/kota se-Sumatera Selatan.
Mereka sepakat menunjuk enam orang formatur—lima dari unsur daerah dan satu ex-officio dari DPP PPP—yang akan menyusun struktur kepengurusan DPW PPP Sumsel periode 2026–2031.
Ketua Panitia Muswil, Agus Riansyah, menegaskan bahwa tim formatur tersebut mendapatkan mandat penuh dan waktu maksimal dua pekan untuk merampungkan kepengurusan baru.
“Keenam formatur ini mendapatkan mandat penuh untuk membentuk kepengurusan DPW PPP Sumsel lima tahun ke depan,” ujarnya.
Muswil X sendiri seharusnya dibuka langsung Ketua Umum DPP PPP, H Mardiono, namun diwakili Bendahara Umum Imam Fauzan karena agenda kenegaraan bersama Presiden Prabowo Subianto terkait ketahanan pangan.
Dalam sambutannya, Imam Fauzan menyampaikan pesan keras dan jelas:
“Mengembalikan PPP ke DPR RI adalah harga mati.”
Ia juga menilai dinamika dan perbedaan pandangan yang muncul sebagai energi politik positif bagi konsolidasi partai.
Sementara itu, Ahmad Palo mengapresiasi kedewasaan kader dalam menjaga forum tetap produktif.
BACA JUGA: 5 Nama Berebut Kursi Ketua PKB Sumsel, Muswil Panas di Palembang Kirim Kandidat ke DPP
Ia juga menegaskan sikap tegas terhadap aksi penyegelan kantor DPW PPP Sumsel.
“Kantor DPW adalah aset resmi partai dan dilindungi undang-undang. Tindakan penyegelan, perusakan, maupun kekerasan tidak bisa ditoleransi,” tegasnya, sembari memastikan langkah hukum akan ditempuh.
Muswil X PPP Sumsel pun berakhir dengan satu pesan utama: soliditas kader dan tekad kolektif untuk mengembalikan marwah PPP di Sumatera Selatan serta menembus kembali Senayan. (*/red)
