Ringkasan Berita:
° Pemerintah mengaku belum mampu menggratiskan pendidikan SD dan SMP sesuai putusan MK karena keterbatasan anggaran.
° Namun, APBN 2026 justru menunjukkan dana pendidikan Rp 223 triliun dialihkan untuk program Makan Bergizi Gratis, lebih besar dari kebutuhan sekolah gratis nasional.
JAKARTA, LINTANGPOS.com – Pemerintah kembali berdalih soal keterbatasan anggaran ketika diminta menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait penggratisan pendidikan dasar.
Putusan yang mewajibkan pendidikan SD dan SMP gratis, termasuk di sekolah swasta, hingga kini belum juga bisa direalisasikan.
Alasannya terdengar klasik: anggaran negara dinilai tidak mencukupi.
Padahal, data Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 justru menunjukkan fakta yang kontras dan memantik perdebatan publik.
Berdasarkan simulasi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), total dana yang dibutuhkan untuk menggratiskan pendidikan SD dan SMP—baik negeri maupun swasta—mencapai Rp 183,4 triliun.
Angka ini disebut terlalu besar untuk ditanggung oleh kapasitas fiskal kementerian saat ini.
BACA JUGA: Kuliah Gratis di Unhan 2026, Ini Syarat Lengkapnya!
Sekretaris Jenderal Kemendikdasmen, Suharti, menjelaskan bahwa pagu indikatif kementeriannya pada 2026 hanya sebesar Rp 33,65 triliun.
Jauh dari cukup untuk menutup kebutuhan sekolah gratis secara nasional.
“Usulan total dari simulasi tersebut baik swasta maupun negeri Rp 183,4 triliun,” kata Suharti dalam rapat Komisi X DPR, Kamis (10/7/2025).
Menurutnya, dengan kondisi fiskal saat ini, pemerintah belum memungkinkan membiayai keseluruhan kebutuhan tersebut.
Namun, persoalan menjadi rumit ketika data APBN 2026 dibuka ke publik. Total anggaran pendidikan tercatat mencapai Rp 769,1 triliun.
Dari jumlah itu, hampir 30 persen atau sekitar Rp 223 triliun justru dialokasikan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).
BACA JUGA: Internet Gratis Mendarat di Pelosok! Ribuan Sekolah di Indonesia Segera Terhubung Satelit
Angka tersebut bahkan lebih besar dibanding kebutuhan anggaran untuk menggratiskan pendidikan dasar dan menengah pertama di seluruh Indonesia.
