BPBPK Sumsel Tinjau Lokasi SPAM Sekolah Rakyat Empat Lawang

oleh -0 Dilihat
oleh
BPBPK Sumsel saat meninjau lokasi SPAM Sekolah Rakyat di Puncak Are, Empat Lawang, mencakup rencana IPA, GWT dan rumah jaga, Rabu (7/10/2026). Foto: doc. Dinas Perkim dan Pertanahan Kabupaten Empat Lawang

EMPAT LAWANG, LINTANGPOS.com – Balai Penataan Bangunan, Prasarana, dan Kawasan (BPBPK) Provinsi Sumatera Selatan turun langsung meninjau kesiapan lokasi pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) untuk Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 di kawasan Puncak Are, Empat Lawang, Rabu (7/10/2026).

Peninjauan tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan rencana pembangunan infrastruktur air bersih dapat direalisasikan sesuai kebutuhan kawasan Sekolah Rakyat.

Tim BPBPK Sumsel memeriksa sejumlah titik yang diproyeksikan menjadi lokasi pembangunan SPAM, Instalasi Pengolahan Air (IPA), Ground Water Tank (GWT), hingga rumah jaga.

Dalam peninjauan itu, tim juga melakukan pemetaan kondisi lapangan serta pembahasan teknis terkait kebutuhan sarana pendukung sistem penyediaan air bersih.

BACA JUGA: Siswa Sekolah Rakyat Empat Lawang Dipulangkan, Ini Alasannya

Salah satu fasilitas yang menjadi perhatian adalah GWT. Infrastruktur ini diproyeksikan sebagai tempat penampungan utama untuk menjaga kontinuitas distribusi air ke fasilitas pendidikan dan asrama.

Keberadaan sistem tersebut dinilai penting karena Sekolah Rakyat tidak hanya menjadi tempat kegiatan belajar mengajar, tetapi juga menyediakan fasilitas asrama bagi siswa.

Dengan sistem air bersih yang dirancang secara permanen, kebutuhan air di kawasan tersebut diharapkan dapat terpenuhi secara lebih stabil dan tidak bergantung pada pasokan darurat.

Pemerintah Kabupaten Empat Lawang melalui Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan menyiapkan lahan hibah untuk pembangunan SPAM, IPA, GWT dan rumah jaga.

BACA JUGA: Siswa Sekolah Rakyat Cedera, Keluarga Minta Keadilan

Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Empat Lawang, Delly Septian Perdana, memastikan pemerintah daerah fokus menyiapkan lahan sekaligus aspek legalitasnya.

Kepastian status dan administrasi lahan menjadi salah satu tahapan penting sebelum pembangunan fisik dimulai. Pemkab menargetkan proses tersebut dapat berjalan cepat dan sesuai ketentuan.

No More Posts Available.

No more pages to load.