MUSI RAWAS, LINTANGPOS.com — Rencana aksi turun ke jalan yang sempat digaungkan warga Kabupaten Musi Rawas akhirnya urung dilakukan.
Keresahan masyarakat akibat kerusakan parah jalan nasional yang selama berbulan-bulan tak kunjung diperbaiki kini mulai mereda, setelah pemerintah pusat melalui Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Selatan merespons cepat dengan memulai pekerjaan perbaikan di lapangan.
Sebelumnya, warga Musi Rawas telah menyepakati akan menggelar aksi unjuk rasa pada Sabtu, 14 Februari 2026.
Aksi tersebut direncanakan sebagai bentuk protes terhadap kondisi infrastruktur jalan nasional yang rusak berat, berlubang, dan kerap memicu kemacetan serta kecelakaan lalu lintas.
Bahkan, kerusakan itu dinilai telah mengganggu aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat secara luas.
Namun, rencana tersebut akhirnya dibatalkan. Pemerintah pusat mulai melakukan perbaikan jalan nasional di ruas Muara Beliti hingga Muara Lakitan.
BACA JUGA: Jalan Rusak Bikin Petani Kopi Kepahiang Tekor di Ongkos
Langkah konkret ini membuat masyarakat memilih menunda aksi dan memberi ruang bagi proses perbaikan yang tengah berjalan.
Anggota DPRD Musi Rawas, Alamsyah A Manan, membenarkan bahwa aksi yang seharusnya dilaksanakan hari ini batal dilakukan.
Menurutnya, keputusan tersebut diambil setelah melihat adanya progres nyata di lapangan.
“Tunda dulu, karena jalan yang rusak-rusak parah sudah diperbaiki,” ujarnya saat dikonfirmasi, Sabtu (14/2/2026).
Sementara itu, Ketua DPRD Musi Rawas, Firdaus Cik Olah, mengungkapkan bahwa beberapa hari sebelumnya masyarakat dari tiga kecamatan di Musi Rawas telah menggelar pertemuan untuk menyikapi persoalan jalan nasional tersebut.
Dalam pertemuan itu, Firdaus hadir langsung dan mengakomodir aspirasi serta kegelisahan warga sebagai pengguna jalan.
BACA JUGA: Jalan Lintas Tebing Tinggi–Bengkulu Rusak Parah, Warga Pasang Tanda Bahaya!
Ia menjelaskan, keresahan masyarakat muncul karena dampak kerusakan jalan yang begitu luas.
Selain kemacetan dan meningkatnya risiko kecelakaan lalu lintas, kondisi jalan yang becek dan berlubang juga menghambat distribusi hasil perkebunan dan pertanian.
Akibatnya, pendapatan masyarakat ikut terdampak.
“Gangguan itu nyata dirasakan masyarakat, mulai dari aktivitas harian sampai roda perekonomian. Maka wajar jika muncul desakan kuat untuk melakukan aksi unjuk rasa,” kata Firdaus.
Meski demikian, kepercayaan masyarakat terhadap wakil rakyat menjadi alasan utama aksi tersebut dibatalkan.
Alih-alih turun ke jalan, warga sepakat menempuh jalur resmi dengan melayangkan surat kepada pemerintah pusat, khususnya Kementerian Pekerjaan Umum RI dan Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN).
BACA JUGA: Jalan Nasional di Tebing Tinggi Rusak, Pemkab Empat Lawang Sambangi BBPJN
Isi surat tersebut antara lain mendesak perbaikan permanen kerusakan parah jalan nasional ruas Muara Beliti hingga Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin.
Selain itu, masyarakat juga meminta penertiban kendaraan Over Dimension dan Over Loading (ODOL) selama masa perbaikan, dengan skala prioritas bagi angkutan kebutuhan pokok seperti sembako, BBM, LPG, serta hasil pertanian dan perkebunan.
Penertiban ODOL ini diharapkan dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan agar kerusakan jalan tidak kembali terulang.
Tak hanya itu, masyarakat juga meminta agar dilakukan perbaikan tanggap darurat menjelang bulan Ramadan dan Idul Fitri 2026, mengingat tingginya mobilitas masyarakat saat arus mudik.
“Alhamdulillah, perjuangan untuk infrastruktur yang lebih baik di Musi Rawas menunjukkan hasil nyata, walaupun belum tentu semuanya langsung mulus sesuai harapan,” ujar Firdaus.
Berselang beberapa hari setelah surat resmi dikirim, DPRD Musi Rawas menerima jawaban dari BBPJN Sumsel.
BACA JUGA: Terancam Hanyut! Longsor Sungai Musi Rusak 11 Rumah Warga
Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa pekerjaan rekonstruksi jalan sepanjang 25,78 kilometer tengah berjalan dengan skema kontrak tahun jamak (Multi Years Contract/MYC).
BBPJN juga berkomitmen mewujudkan “lebaran tanpa lubang” dengan menutup lubang-lubang kritis paling lambat H-10 Idul Fitri demi keselamatan pemudik.
Selain itu, pengawasan truk overload akan diperketat menggunakan teknologi sensor beban atau Weight in Motion (WIM) untuk mencegah kerusakan aspal lebih cepat.
Penanganan longsor di titik rawan juga telah dialokasikan secara khusus demi kelancaran lalu lintas.
Untuk jangka panjang, Firdaus menambahkan bahwa perbaikan ruas Mangun Jaya–BTS Ulu telah masuk dalam usulan prioritas tahun 2027–2029.
“Saya selaku Ketua DPRD akan memastikan setiap poin dalam surat ini terealisasi dengan kualitas yang sesuai standar. Pembangunan ini milik kita bersama, mari kita jaga dan awasi bersama,” pungkasnya. (*/red)
