Ringkasan Berita:
° Penurunan Dana Desa hingga 14,79 persen memaksa desa-desa di Lahat beradaptasi.
° Bupati Bursah menegaskan pembangunan tak boleh stagnan dan mendorong kreativitas desa.
° Pemkab menyiapkan Forum Pertemuan Desa, sementara sejumlah kades menilai situasi sebagai momentum berinovasi.
LAHAT, LINTANGPOS.com – Pemerintah Kabupaten Lahat tengah bersiap menghadapi situasi fiskal yang lebih ketat pada tahun depan.
Di tengah penurunan anggaran yang cukup signifikan, Bupati Lahat Bursah Zarnubi menyerukan satu pesan penting: desa tidak boleh berhenti bergerak.
“Kondisi anggaran memang sedang ketat. Namun dengan kreativitas, dana yang ada tetap bisa mendorong ekonomi lokal,” ujar Bursah saat menyampaikan arah kebijakan desa untuk tahun anggaran 2026.
Baginya, keterbatasan justru harus dibaca sebagai ruang untuk menemukan cara-cara baru.
Penurunan Dana Desa (DD) yang mencapai 14,79 persen memang bukan angka kecil. Dari Rp271,95 miliar pada 2025, alokasi tahun 2026 hanya Rp231,75 miliar.
Penyusutan ini mengikuti perubahan formula transfer ke daerah dan penajaman kebijakan nasional pada program prioritas seperti penanggulangan kemiskinan ekstrem dan percepatan penurunan stunting.
BACA JUGA: Tersangka Tak Sendiri? Kuasa Hukum Bongkar Dugaan Pelaku Lain di Balik Korupsi Hibah KONI Lahat
Selain DD, Pemkab Lahat menetapkan pos lain bagi desa: ADD Rp155,91 miliar, DBH Pajak Rp13,93 miliar, dan DBH Retribusi Rp511,84 juta.
Totalnya mencapai Rp402,11 miliar—tetap besar, namun lebih ketat dibanding tahun sebelumnya.
Untuk menghadapi tekanan itu, Pemkab menyiapkan sebuah Forum Pertemuan Desa, ruang kolaborasi yang diharapkan menjadi dapur strategi bagi kepala desa dalam merespons dinamika fiskal.
Wakil Bupati Widya Ningsih menambahkan pentingnya membuka pintu kemitraan, terutama dengan sektor swasta.
“Inovasi perlu diperluas, termasuk kerja sama pembangunan,” ujarnya.
Di lapangan, respons para kepala desa beragam namun umumnya realistis. Sekretaris Forum Desa Kabupaten Lahat, Bambang Heriadi, menyebut penurunan ADD maupun DD memang sempat membuat banyak desa terkejut.
BACA JUGA: 12 Kades di Lahat Tersandung Narkoba, Bupati Bergerak Cepat Jabatan Langsung Melayang!
ADD sendiri ikut menyusut karena kini dihitung 10 persen dari Dana Perimbangan dalam APBD Kabupaten—yang tahun ini juga turun.
“Awalnya banyak yang keberatan, namun setelah dipahami bahwa anggaran kabupaten juga ikut turun, desa dapat menerima,” jelas Bambang, yang juga menjabat Kades Jagabaya.
Ia menegaskan isu pengalihan dana desa ke Koperasi Merah Putih masih sebatas pembahasan, bukan kebijakan.
Dengan ADD yang sebelumnya bisa mencapai Rp70 juta per triwulan dan kini hanya sekitar Rp45 juta, ruang gerak pembangunan fisik memang terasa lebih sempit.
Sebagian besar dana terserap untuk siltap perangkat desa. Meski begitu, Desa Jagabaya memilih tetap bergerak lewat Koperasi Merah Putih yang mengelola berbagai unit usaha—mulai dari pupuk dan elpiji hingga perdagangan hasil bumi.
Kades Tanjung Payang, Safri, juga memilih mengambil sisi optimis dari situasi ini.
BACA JUGA: Maling Besi SUTET Tertangkap! Aksi Nekat Pemuda Lahat Ini Nyaris Lumpuhkan Jaringan Listrik PLN
Penyesuaian anggaran, menurutnya, bisa menjadi panggung baru bagi pemimpin desa untuk membuktikan kapasitas mengelola pembangunan secara lebih efisien dan inovatif.
Dengan tantangan fiskal yang makin nyata, desa-desa di Lahat kini berada di persimpangan penting: menyerah pada keterbatasan, atau melahirkan terobosan.
Pemkab sudah mengisyaratkan pilihan yang diharapkan—tetap produktif, tetap kreatif, dan terus melaju meski jalan tahun depan lebih menanjak. (*/red)
