Pemprov Sumsel bahas solusi kemacetan SPBU. Sekda Edward Candra tegaskan pengendalian distribusi BBM bersubsidi agar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan, Kamis (6/11/2025). Foto: Humas Pemprov Sumsel
° Sekda Sumsel Edward Candra memimpin rapat pembahasan kuota BBM bersama Pertamina dan OPD terkait.
° Rapat ini membahas solusi kemacetan akibat antrean panjang di SPBU dan pengendalian distribusi BBM bersubsidi agar tepat sasaran sesuai instruksi Gubernur Sumsel.
Palembang, LintangPos.com — Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumatera Selatan, Dr. Drs. Edward Candra, M.H., memimpin langsung Rapat Pembahasan Kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) di Ruang Rapat Bina Praja, Kamis (6/11/2025) sore.
Rapat tersebut merupakan tindak lanjut dari instruksi Gubernur Sumsel untuk mencari solusi atas kemacetan kendaraan akibat antrean panjang di sejumlah SPBU yang masih terjadi di berbagai wilayah.
Dalam arahannya, Sekda Edward Candra menegaskan pentingnya langkah konkret dalam mengendalikan distribusi BBM bersubsidi agar lebih tepat sasaran.
“Kita harus memastikan subsidi BBM diterima oleh masyarakat yang benar-benar berhak. Pengendalian ini penting agar tidak terjadi ketimpangan dan penyalahgunaan,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa harga BBM non-subsidi saat ini setara dengan sekitar 2,5 liter BBM bersubsidi, sehingga kesadaran masyarakat dalam menggunakan bahan bakar sesuai peruntukan menjadi kunci untuk menjaga keseimbangan distribusi energi.
Rapat tersebut turut dihadiri oleh sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Sumsel, di antaranya Kepala Dinas ESDM Hendriansyah, ST., M.Si., Kepala Dinas Perdagangan Henny Yulianti, S.IP., MM., serta perwakilan dari PT Pertamina Patra Niaga dan Hiswana Migas.
BACA JUGA: Pemprov Sumsel Bagikan Ribuan Bantuan Sarana Dagang! Sekda Janji UMKM Akan Jadi “Sultan Muda”
Melalui forum ini, Pemprov Sumsel bersama stakeholder terkait diharapkan dapat merumuskan kebijakan dan mekanisme pengendalian kuota BBM yang lebih efektif, tidak hanya dalam aspek distribusi tetapi juga dalam mengurangi dampak sosial seperti kemacetan akibat antrean panjang di SPBU.
“Harapannya, dengan kerja sama semua pihak, persoalan antrean panjang dan distribusi tidak merata bisa segera teratasi,” tutup Edward Candra. (*/red/gov)
Dinas Pertanian Empat Lawang akan meninjau sawah terdampak kekeringan dan membuka peluang usulan bantuan bibit…
Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Empat Lawang, Suparno, mengungkapkan sekolah yang kini menampung 270 siswa…
Bupati Empat Lawang Dr. H. Joncik Muhammad berharap Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Empat Lawang menjadi…
Open House dan pembukaan MPLS Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Empat Lawang Tahun Ajaran 2026/2027…
Bupati Empat Lawang Dr. H. Joncik Muhammad meninjau langsung kesiapan akhir Sekolah Rakyat menjelang pelaksanaan…
Bupati Empat Lawang Joncik Muhammad melakukan kunjungan dan pengecekan akhir kesiapan Sekolah Rakyat menjelang pelaksanaan…