APBD Lahat 2026 Tersendat! Gubernur Herman Deru Turun Tangan, Nasib Irigasi Pangi–Merendang Jadi Sorotan

Namun hingga kini, proyek tersebut belum bisa dieksekusi lantaran persoalan kewenangan.

Berdasarkan regulasi yang berlaku, pembangunan daerah irigasi skala tertentu berada di bawah kewenangan pemerintah provinsi, bukan kabupaten.

BACA JUGA: Tak Lagi Bertani dengan Cemas! Ribuan Petani Lahat Kini Pegang BPJS Ketenagakerjaan

Hal inilah yang menimbulkan kebuntuan antara keinginan pemerintah daerah untuk segera membangun dan kekhawatiran DPRD terhadap potensi pelanggaran hukum.

Ketua DPRD Lahat Fitrizal Homizi menyampaikan permohonan maaf atas keterlambatan penetapan RAPBD 2026.

Ia menegaskan bahwa DPRD sepenuhnya mendukung visi pembangunan Bupati Lahat, terutama dalam meningkatkan sektor pertanian melalui infrastruktur irigasi.

“Di APBD 2026 direncanakan pembangunan dua daerah irigasi, yaitu Irigasi Pangi dan Merendang. Namun sampai saat ini, pendapat kami tetap bahwa daerah irigasi menjadi kewenangan provinsi dan belum bisa dikerjakan oleh pemerintah kabupaten,” jelas Fitrizal.

Ia menambahkan, kehati-hatian menjadi kunci agar pembangunan berjalan baik tanpa menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.

“Kami sangat mendukung program Bupati Lahat, tetapi regulasi harus menjadi pegangan agar setiap tahap pembangunan tidak berhadapan dengan masalah hukum,” katanya.

BACA JUGA: Diguyur Hujan, Jalan Hauling Batubara Lahat Tetap Dikebut, Target Operasi Tahun Depan Tak Goyah!

Peran Strategis TAPD

Menanggapi kondisi tersebut, Herman Deru mendorong agar Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Lahat mengambil peran lebih aktif sebagai jembatan kebijakan antara eksekutif dan legislatif.

Menurut Deru, TAPD harus mampu merumuskan skema pembiayaan dan tahapan pembangunan yang realistis, taat aturan, serta sesuai kemampuan fiskal daerah.

“Pembangunan itu harus disesuaikan dengan kemampuan anggaran. Tidak semua bisa langsung selesai dalam satu tahun. Yang penting ada progres dan tidak melanggar regulasi,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa fungsi penganggaran tetap menjadi kewenangan DPRD, namun pemerintah daerah juga wajib memastikan bahwa setiap rencana pembangunan memiliki dasar hukum dan administratif yang kuat.

Irigasi sebagai Nadi Pertanian Lahat

BACA JUGA: Malam-Malam Jalinsum Tersedak! Dahan Pohon Roboh Bikin Deg-degan Pengendara di Lahat

Polemik ini semakin krusial mengingat sektor pertanian merupakan tulang punggung perekonomian masyarakat Kabupaten Lahat.