Ia menambahkan, kehati-hatian menjadi kunci agar pembangunan berjalan baik tanpa menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.
“Kami sangat mendukung program Bupati Lahat, tetapi regulasi harus menjadi pegangan agar setiap tahap pembangunan tidak berhadapan dengan masalah hukum,” katanya.
BACA JUGA: Diguyur Hujan, Jalan Hauling Batubara Lahat Tetap Dikebut, Target Operasi Tahun Depan Tak Goyah!
Peran Strategis TAPD
Menanggapi kondisi tersebut, Herman Deru mendorong agar Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Lahat mengambil peran lebih aktif sebagai jembatan kebijakan antara eksekutif dan legislatif.
Menurut Deru, TAPD harus mampu merumuskan skema pembiayaan dan tahapan pembangunan yang realistis, taat aturan, serta sesuai kemampuan fiskal daerah.
“Pembangunan itu harus disesuaikan dengan kemampuan anggaran. Tidak semua bisa langsung selesai dalam satu tahun. Yang penting ada progres dan tidak melanggar regulasi,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa fungsi penganggaran tetap menjadi kewenangan DPRD, namun pemerintah daerah juga wajib memastikan bahwa setiap rencana pembangunan memiliki dasar hukum dan administratif yang kuat.
Irigasi sebagai Nadi Pertanian Lahat
BACA JUGA: Malam-Malam Jalinsum Tersedak! Dahan Pohon Roboh Bikin Deg-degan Pengendara di Lahat
Polemik ini semakin krusial mengingat sektor pertanian merupakan tulang punggung perekonomian masyarakat Kabupaten Lahat.
Irigasi Pangi dan Merendang diproyeksikan menjadi infrastruktur vital yang mampu meningkatkan produktivitas pertanian, memperluas lahan tanam, serta memperkuat ketahanan pangan daerah.
Tanpa dukungan irigasi yang memadai, petani akan terus bergantung pada curah hujan, yang kian tidak menentu akibat perubahan iklim.
Karena itu, keterlambatan pembangunan irigasi berpotensi menahan laju pertumbuhan ekonomi lokal.
Dalam konteks tersebut, pertemuan antara Pemprov Sumsel dan Banggar DPRD Lahat menjadi sinyal positif bahwa kedua pihak memiliki kesadaran yang sama: pembangunan harus berjalan, tetapi tidak boleh mengorbankan kepatuhan terhadap hukum.
Mencari Jalan Tengah
BACA JUGA: Lewat Tol Palembang–Lahat Jarak Tempuh Tinggal Dua Jam! Siap Ubah Peta Ekonomi Sumsel
Diskusi yang berlangsung intensif tersebut akhirnya mengerucut pada komitmen bersama untuk mencari jalan tengah.
Pemerintah provinsi membuka peluang koordinasi lebih lanjut terkait teknis kewenangan, sementara DPRD Lahat menyatakan kesiapan untuk menyesuaikan perencanaan anggaran sesuai ketentuan.
Langkah-langkah strategis yang tengah dipertimbangkan antara lain pengusulan program irigasi melalui skema pembiayaan provinsi, penyusunan perjanjian kerja sama lintas pemerintahan, hingga penguatan dokumen perencanaan agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan.
Menatap APBD 2026
Meski RAPBD Lahat 2026 belum disahkan, pertemuan ini memberi harapan baru bagi percepatan penetapannya.
Dengan komunikasi yang lebih intensif antara eksekutif daerah, DPRD, dan pemerintah provinsi, berbagai hambatan regulasi diharapkan dapat segera diurai.
BACA JUGA: Rute Palembang–Lahat Kini Makin Singkat! Ini Perubahan yang Bikin Pengendara Senyum Sepanjang Jalan
Herman Deru menutup pertemuan dengan optimisme bahwa Lahat akan tetap berada di jalur pembangunan yang berkelanjutan.
“Kuncinya koordinasi, komunikasi, dan kemauan untuk mencari solusi. Kalau semua itu berjalan, tidak ada alasan pembangunan harus terhenti,” pungkasnya.
Pertemuan ini bukan sekadar agenda formal, melainkan cerminan dinamika tata kelola pemerintahan daerah yang terus belajar menyeimbangkan ambisi pembangunan dengan kepatuhan regulasi—sebuah proses panjang yang menentukan masa depan Lahat dan kesejahteraan masyarakatnya. (*/red)
