“Kami sangat mendukung program Bupati Lahat, tetapi regulasi harus menjadi pegangan agar setiap tahap pembangunan tidak berhadapan dengan masalah hukum,” katanya.
BACA JUGA: Diguyur Hujan, Jalan Hauling Batubara Lahat Tetap Dikebut, Target Operasi Tahun Depan Tak Goyah!
Peran Strategis TAPD
Menanggapi kondisi tersebut, Herman Deru mendorong agar Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Lahat mengambil peran lebih aktif sebagai jembatan kebijakan antara eksekutif dan legislatif.
Menurut Deru, TAPD harus mampu merumuskan skema pembiayaan dan tahapan pembangunan yang realistis, taat aturan, serta sesuai kemampuan fiskal daerah.
“Pembangunan itu harus disesuaikan dengan kemampuan anggaran. Tidak semua bisa langsung selesai dalam satu tahun. Yang penting ada progres dan tidak melanggar regulasi,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa fungsi penganggaran tetap menjadi kewenangan DPRD, namun pemerintah daerah juga wajib memastikan bahwa setiap rencana pembangunan memiliki dasar hukum dan administratif yang kuat.
Irigasi sebagai Nadi Pertanian Lahat
BACA JUGA: Malam-Malam Jalinsum Tersedak! Dahan Pohon Roboh Bikin Deg-degan Pengendara di Lahat
Polemik ini semakin krusial mengingat sektor pertanian merupakan tulang punggung perekonomian masyarakat Kabupaten Lahat.
