Kemenkum Sumsel dan Bappedalitbang Banyuasin berkoordinasi untuk mendorong pendaftaran Indikasi Geografis Batik Jumputan Pedade, demi perlindungan hukum dan peningkatan nilai ekonomi daerah, Kamis (9/10/2025). Foto: Kemenkum Sumsel
Palembang, LintangPos.com — Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan melalui Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual menerima kunjungan koordinasi dari Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappedalitbang) Kabupaten Banyuasin.
Kunjungan ini membahas potensi pendaftaran Indikasi Geografis (IG) untuk produk Batik Jumputan Pedade, salah satu warisan kerajinan khas Banyuasin.
Pertemuan yang berlangsung di ruang rapat Divisi Pelayanan Hukum tersebut dihadiri oleh sejumlah pejabat dari Kanwil Kemenkum Sumsel, di antaranya M. Ferdi Pebriadi (Analis KI Ahli Muda), Dio Gestianda (Analis KI Ahli Pertama), Yogi Prasetyo (Pengelola Pelayanan Hukum), serta Syafira Aquaristha (Helpdesk KI).
Dari pihak Bappedalitbang Banyuasin, hadir Khairul bersama jajaran tim pengembang ekonomi kreatif daerah.
Dalam kesempatan itu, Khairul menyampaikan komitmen Pemerintah Kabupaten Banyuasin untuk mendorong Batik Jumputan Pedade memperoleh perlindungan hukum melalui pendaftaran Indikasi Geografis.
Langkah ini diambil untuk menjaga keaslian produk, memperkuat identitas budaya daerah, serta meningkatkan nilai ekonomi pengrajin lokal.
BACA JUGA: Motor Hasil Curas Ditemukan, Polsek Lintang Kanan Kembalikan ke Pemilik
Menanggapi hal tersebut, tim dari Kanwil Kemenkum Sumsel memberikan penjelasan mendalam mengenai tahapan dan persyaratan pendaftaran IG, termasuk pentingnya pembentukan Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) yang harus disahkan melalui akta notaris.
Selain itu, Kanwil juga menekankan pentingnya penyusunan dokumen deskripsi produk yang menggambarkan ciri khas, sejarah, serta teknik pembuatan Batik Jumputan Pedade secara detail.
Tak hanya itu, pihak Kanwil Kemenkum Sumsel juga mendorong Bappedalitbang Banyuasin untuk melakukan inventarisasi potensi Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) lainnya di wilayah Banyuasin.
Tujuannya agar setiap karya lokal memiliki perlindungan hukum resmi dan dapat memberikan manfaat ekonomi berkelanjutan bagi masyarakat setempat.
Page: 1 2
BNNK Empat Lawang menggelar rapat bersama stakeholder untuk memperkuat program GDAD dan mendorong pengembangan komoditas…
Pemkab Empat Lawang mendata sekitar 10 dusun di tujuh kecamatan yang belum teraliri listrik PLN…
TP PKK dan BNNK Empat Lawang meluncurkan Ananda Bersinar untuk memperkuat pencegahan narkoba pada anak…
Bupati Joncik Muhammad mengajak masyarakat dan pemuda Empat Lawang menjaga persatuan serta menjadikan keberagaman sebagai…
Polsek Muara Pinang membantu mengantarkan jenazah Nuril Aminah melalui program Si Baja sebagai wujud pelayanan…
BNN Empat Lawang mengajak pemerintah, sekolah, dan masyarakat memperkuat pencegahan narkoba melalui edukasi, inovasi, dan…