Ringkasan Berita:
° Wacana gaji tunggal ASN kembali menguat. BKN memastikan sistem single salary tengah disiapkan, namun belum bisa diterapkan dalam waktu dekat.
° Skema baru ini ditargetkan mulai 2026 setelah regulasi, anggaran, dan data ASN nasional benar-benar siap.
JAKARTA, LINTANGPOS.com – Wacana penerapan sistem gaji tunggal atau single salary bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) kembali menghangat dan memantik rasa penasaran jutaan abdi negara di seluruh Indonesia.
Skema ini digadang-gadang bakal mengubah wajah sistem penggajian ASN secara fundamental—dari yang selama ini terdiri atas gaji pokok dan segudang tunjangan, menjadi satu angka penghasilan bulanan yang utuh.
Di tengah derasnya spekulasi yang beredar, Badan Kepegawaian Negara (BKN) akhirnya buka suara.
Kepala BKN, Zudan Arif Fakrulloh, menegaskan bahwa sistem single salary memang sedang disiapkan pemerintah.
Namun, ia memastikan bahwa kebijakan tersebut belum bisa diterapkan dalam waktu dekat.
“Single salary tidak bisa langsung diterapkan tahun ini. Kita masih menyiapkan regulasi turunan, penyesuaian anggaran, dan sinkronisasi data agar tidak menimbulkan ketimpangan antar ASN,” ujar Zudan, 29 Desember 2025.
Pernyataan ini sekaligus mematahkan kabar liar yang menyebut sistem gaji tunggal akan langsung berlaku dalam waktu dekat.
Apa Itu Single Salary?
Sistem single salary merupakan skema penggajian di mana seluruh komponen pendapatan ASN—mulai dari gaji pokok hingga berbagai tunjangan—digabung menjadi satu nilai gaji bulanan.
Tujuannya sederhana namun ambisius: menciptakan sistem penggajian yang lebih adil, transparan, sederhana, dan berbasis kinerja.
Dengan skema ini, pemerintah berharap tidak ada lagi ketimpangan pendapatan antar ASN yang selama ini muncul akibat perbedaan tunjangan antar instansi dan jabatan.
Belum Berlaku, Masih Pakai Sistem Lama
BKN menegaskan bahwa hingga saat ini sistem penggajian ASN masih menggunakan skema lama—gaji pokok ditambah berbagai tunjangan sesuai jabatan dan instansi.
Single salary memang masuk dalam agenda besar reformasi birokrasi nasional, namun pelaksanaannya membutuhkan persiapan panjang, lintas sektor, dan tidak bisa dilakukan secara tergesa-gesa.
Target awal penerapan paling cepat tahun 2026, dengan catatan seluruh regulasi pendukung, kesiapan anggaran, dan sinkronisasi data ASN nasional telah rampung.
Tantangan Terbesar: Data dan Regulasi
Salah satu tantangan utama dalam penerapan sistem gaji tunggal adalah memastikan bahwa data jabatan, kinerja, dan beban kerja ASN di seluruh Indonesia tersinkronisasi dengan baik.
Tanpa persiapan matang, kebijakan ini justru berpotensi menciptakan ketimpangan baru dan polemik di kalangan ASN—berbanding terbalik dengan tujuan awalnya.
Karena itu, BKN menegaskan pentingnya koordinasi lintas kementerian, terutama dengan Kementerian PANRB dan Kementerian Keuangan, agar sistem ini tidak menimbulkan masalah baru dalam pengelolaan keuangan negara.
ASN Diimbau Tak Mudah Percaya Kabar Medsos
Di akhir penjelasannya, BKN mengimbau seluruh ASN agar tidak mudah percaya pada informasi yang beredar di media sosial, terutama terkait besaran gaji single salary maupun waktu penerapannya.
Informasi resmi hanya akan diumumkan melalui peraturan pemerintah atau pernyataan resmi instansi terkait.
Untuk saat ini, satu hal yang pasti:
belum ada perubahan sistem penggajian ASN yang berlaku secara langsung—dan perhatian publik kini tertuju pada tahun 2026 sebagai titik awal transformasi besar tersebut. (*/red)
