Ringkasan Berita:
° Pemerintah melalui BKN tengah menguji alat ukur baru untuk menilai potensi dan kompetensi ASN.
° Tak hanya kemampuan teknis, moralitas dan integritas juga jadi sorotan.
° Uji coba melibatkan 22 peserta dari berbagai instansi, menandai era baru meritokrasi di birokrasi Indonesia.
JAKARTA, LINTANGPOS.com – Sebagai langkah memperkuat prinsip meritokrasi di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN), pemerintah mulai berbenah besar-besaran dalam sistem penilaian pegawai negeri.
Salah satu gebrakan penting datang dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang mengubah cara mengukur potensi dan kompetensi ASN.
Plt. Deputi Bidang Penyelenggaraan Layanan Manajemen ASN BKN, Aris Windiyanto, menjelaskan bahwa perubahan alat ukur ini merupakan bentuk komitmen pemerintah terhadap sistem manajemen ASN yang lebih ilmiah dan transparan.
“Alat ukur yang digunakan harus dapat dipercaya (reliable) dan benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur (valid),” ujarnya dalam keterangan resmi di situs BKN, Jumat (7/11/2025) lalu.
Langkah pengembangan alat ukur tersebut dilakukan oleh Pusat Penilaian Kompetensi ASN (Puspenkom ASN).
Menariknya, tahun ini BKN memperkenalkan sejumlah instrumen baru yang menyesuaikan dengan kebutuhan jabatan dan nilai-nilai ASN.
BACA JUGA: Ramai! Desakan PPPK Diangkat Jadi PNS, BKN Ungkap Aturan yang Bikin Pegawai Tercengang
Beberapa di antaranya adalah Situational Judgment Test (SJT) untuk jabatan pimpinan tinggi madya, Morscale sebagai alat ukur kepatutan nilai ASN, alat ukur kognitif, serta simulasi dalam kegiatan Assessment Center.
Tak hanya diuji secara manual, kegiatan uji coba ini juga akan dilakukan secara online, dengan 22 peserta dari instansi pusat dan daerah ikut serta.
Aris berharap, pengembangan dan uji coba alat ukur baru ini akan menghasilkan sistem penilaian ASN yang lebih akurat, objektif, dan terstandar, sehingga memperkuat fondasi meritokrasi dalam birokrasi.
Namun, ada satu aspek yang menarik perhatian: BKN kini juga menyiapkan instrumen moralitas.
Alat ini dirancang untuk menilai nilai-nilai moral dan integritas ASN, sesuatu yang selama ini sulit diukur secara objektif.
“Pengukuran moralitas menjadi penting untuk menjawab kebutuhan terhadap objektivitas penilaian seiring dengan perubahan dinamika sosial dan tuntutan masyarakat terhadap integritas ASN,” tambah Aris.
BACA JUGA: Sumatera Selatan Cetak Sejarah, Jadi Daerah Pertama Terapkan Manajemen Talenta ASN Disetujui BKN
Melalui terobosan ini, pemerintah tampak serius menjadikan birokrasi lebih profesional dan berintegritas.
Jika berhasil, sistem baru ini bisa menjadi pijakan penting dalam menciptakan aparatur yang tak hanya kompeten, tapi juga berkarakter kuat—pilar utama dalam pelayanan publik yang bersih dan berkeadilan. (*/red)
