Ringkasan Berita:
° Dinas Pendidikan melalui Bidang SMP menggelar sosialisasi pengelolaan BOSP dan pendampingan penyusunan RKAS berbasis Rapor Pendidikan di SMPN 5 TT.
° Kegiatan ini diikuti 90 peserta guna memperkuat tata kelola anggaran sekolah yang transparan dan berbasis data mutu.
EMPAT LAWANG, LINTANGPOS.com – Upaya mendorong tata kelola pendidikan yang transparan dan berbasis data terus diperkuat Dinas Pendidikan.
Melalui Bidang Sekolah Menengah Pertama (SMP), Dinas Pendidikan Kabupaten Empat Lawang menggelar Sosialisasi Pengelolaan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) sekaligus Pendampingan Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Berbasis Rapor Pendidikan.
Kegiatan yang dilaksanakan selama satu hari ini dipusatkan di SMP Negeri 5 Tebing Tinggi dan melibatkan 90 peserta dari berbagai satuan pendidikan jenjang SMP.
Peserta terdiri atas kepala sekolah, bendahara sekolah, serta operator sekolah—tiga unsur strategis yang memegang peran penting dalam pengelolaan dan perencanaan anggaran pendidikan.
Kehadiran ketiga unsur tersebut diharapkan mampu membangun sinergi dan kesamaan pemahaman terkait kebijakan pengelolaan dana BOSP.
Dengan sinergi yang kuat, pengelolaan anggaran sekolah dapat dilakukan secara akuntabel, transparan, dan tepat sasaran, sesuai kebutuhan riil sekolah.
BACA JUGA: Empat Lawang Sambut Program Nasional Prabowo, Pendidikan Berubah Total
Kegiatan ini secara resmi dibuka oleh Kepala Bidang SMP, Gusmedi Sabarudin, S.Pt., M.Pd.
Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa Petunjuk Teknis (Juknis) BOSP merupakan pedoman utama yang wajib dipatuhi oleh seluruh satuan pendidikan.
“Penggunaan dana BOSP tidak boleh keluar dari ketentuan juknis. Selain itu, perencanaan anggaran sekolah harus disusun berdasarkan data dan rekomendasi yang tercantum dalam Rapor Pendidikan,” tegas Gusmedi di hadapan peserta.
Menurutnya, Rapor Pendidikan menjadi instrumen penting yang menyajikan potret mutu satuan pendidikan secara menyeluruh.
Oleh karena itu, rapor tersebut harus dimanfaatkan secara optimal sebagai dasar dalam menyusun perencanaan dan penganggaran sekolah.
