Ringkasan Berita:
° Pemerintah kembali menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) Kemenag 2026 bagi guru dan tenaga kependidikan non-ASN madrasah.
° Mulai cair Januari 2026, bantuan Rp600 ribu ini menyasar lebih dari 211 ribu GTK non-ASN di seluruh Indonesia.
JAKARTA, LINTANGPOS.com – Pemerintah kembali menggulirkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) bagi guru dan tenaga kependidikan non Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas di lingkungan madrasah.
Program yang dijalankan Kementerian Agama (Kemenag) ini mulai dicairkan pada Januari 2026, menjadi angin segar bagi pendidik keagamaan yang selama ini belum menikmati kesejahteraan setara ASN atau PPPK.
BSU Kemenag 2026 merupakan bagian dari kebijakan perlindungan sosial untuk menjaga daya beli guru madrasah non-ASN di tengah tekanan ekonomi.
Program ini menyasar ratusan ribu Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) non-ASN yang telah lolos verifikasi administratif melalui sistem resmi Kementerian Agama.
Tujuan BSU Kemenag 2026
Bantuan Subsidi Upah Kementerian Agama ditujukan khusus bagi GTK non-ASN di bawah pembinaan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.
BACA JUGA: BSU Guru Madrasah Cair! Ini Fakta Pentingnya
Bantuan ini diperuntukkan bagi pendidik aktif dengan penghasilan terbatas dan tidak sedang menerima bantuan sosial lain dari pemerintah.
Mengacu pada informasi resmi yang dirujuk dari Fahum Umsu, BSU Kemenag diberikan kepada GTK non-ASN dengan penghasilan di bawah Rp3,5 juta per bulan.
Program ini dirancang untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar sekaligus menjaga stabilitas ekonomi para pendidik madrasah.
Penyaluran BSU Kemenag 2026 dilaksanakan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 8444 Tahun 2026, yang mengatur kriteria penerima, mekanisme pencairan, serta proses verifikasi data berlapis.
Lebih dari 200 Ribu GTK Non-ASN Jadi Penerima
Berdasarkan data resmi yang dipublikasikan melalui akun Instagram terverifikasi Kementerian Agama RI, jumlah penerima BSU Kemenag tahun 2026 mencapai 211.992 orang.
Rinciannya terdiri dari 186.148 guru non-ASN dan 25.844 tenaga kependidikan non-ASN.
Data tersebut menunjukkan bahwa BSU Kemenag menjangkau kelompok besar pendidik madrasah yang selama ini berada di luar skema kesejahteraan ASN.
Pencairan BSU Dilanjutkan Januari 2026
Kementerian Agama melanjutkan pencairan BSU pada Januari 2026 setelah penyaluran tahap awal dilakukan pada akhir Desember 2025.
Setiap penerima memperoleh Rp300.000 per bulan, disalurkan sekaligus untuk dua bulan sehingga total dana yang diterima mencapai Rp600.000.
Dana BSU ditransfer langsung ke rekening masing-masing penerima melalui bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
BACA JUGA: Tanpa Usulan Sekolah, BSU 2025 Guru Madrasah Non-ASN Dipastikan Cair! Ini yang Wajib Dicek
Kemenag menegaskan, proses pencairan dilakukan tanpa potongan biaya apa pun.
Syarat GTK Non-ASN Penerima BSU Kemenag
Agar bantuan tepat sasaran, Kemenag menetapkan sejumlah kriteria penerima, antara lain:
- Terdaftar sebagai GTK aktif di Simpatika atau SIAGA Pendis
- Berstatus non-ASN, bukan PNS maupun PPPK
- Memiliki NIK valid dan terverifikasi Dukcapil
- Tidak sedang menerima bantuan sosial lain, seperti PKH atau Kartu Prakerja
Cara Cek Status Penerima BSU Kemenag
GTK non-ASN dapat mengecek status penerimaan BSU secara mandiri melalui kanal resmi:
BACA JUGA: Selamat! 5.623 Guru Ngaji Dapat Insentif Rp23,6 Miliar
1. Melalui Simpatika
- Akses laman simpatika.kemenag.go.id
- Login sebagai PTK
- Masukkan PegID, NPK, atau NUPTK
- Buka menu Tunjangan/Dana Bantuan
- Pilih Bantuan Subsidi Upah (BSU)
2. Melalui Situs Kemnaker
- Kunjungi bsu.kemnaker.go.id
- Masukkan NIK sesuai KTP
- Isi captcha
- Klik Cek Status
Dampak Penyaluran BSU Kemenag
Penyaluran BSU Kemenag diharapkan mampu meringankan beban ekonomi guru dan tenaga kependidikan non-ASN madrasah.
BACA JUGA: BLT Rp900 Ribu Cair November 2025! Cek Namamu Sekarang di Sini, Jangan Sampai Terlewat
Program ini sekaligus menjadi bentuk nyata perhatian negara terhadap peran strategis pendidik keagamaan dalam pembangunan sumber daya manusia.
Kementerian Agama mengimbau seluruh GTK non-ASN untuk terus memperbarui data administrasi dan mengikuti informasi resmi agar proses pencairan bantuan berjalan lancar tanpa kendala. (*/red)
