Ringkasan Berita:
° Pemerintah kembali menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) Kemenag 2026 bagi guru dan tenaga kependidikan non-ASN madrasah.
° Mulai cair Januari 2026, bantuan Rp600 ribu ini menyasar lebih dari 211 ribu GTK non-ASN di seluruh Indonesia.
JAKARTA, LINTANGPOS.com – Pemerintah kembali menggulirkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) bagi guru dan tenaga kependidikan non Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas di lingkungan madrasah.
Program yang dijalankan Kementerian Agama (Kemenag) ini mulai dicairkan pada Januari 2026, menjadi angin segar bagi pendidik keagamaan yang selama ini belum menikmati kesejahteraan setara ASN atau PPPK.
BSU Kemenag 2026 merupakan bagian dari kebijakan perlindungan sosial untuk menjaga daya beli guru madrasah non-ASN di tengah tekanan ekonomi.
Program ini menyasar ratusan ribu Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) non-ASN yang telah lolos verifikasi administratif melalui sistem resmi Kementerian Agama.
Tujuan BSU Kemenag 2026
Bantuan Subsidi Upah Kementerian Agama ditujukan khusus bagi GTK non-ASN di bawah pembinaan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.
BACA JUGA: BSU Guru Madrasah Cair! Ini Fakta Pentingnya
Bantuan ini diperuntukkan bagi pendidik aktif dengan penghasilan terbatas dan tidak sedang menerima bantuan sosial lain dari pemerintah.
Mengacu pada informasi resmi yang dirujuk dari Fahum Umsu, BSU Kemenag diberikan kepada GTK non-ASN dengan penghasilan di bawah Rp3,5 juta per bulan.
Program ini dirancang untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar sekaligus menjaga stabilitas ekonomi para pendidik madrasah.
Penyaluran BSU Kemenag 2026 dilaksanakan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 8444 Tahun 2026, yang mengatur kriteria penerima, mekanisme pencairan, serta proses verifikasi data berlapis.
Lebih dari 200 Ribu GTK Non-ASN Jadi Penerima
Berdasarkan data resmi yang dipublikasikan melalui akun Instagram terverifikasi Kementerian Agama RI, jumlah penerima BSU Kemenag tahun 2026 mencapai 211.992 orang.
Rinciannya terdiri dari 186.148 guru non-ASN dan 25.844 tenaga kependidikan non-ASN.
