Bupati Muratara Buka Tantangan Terberat 2026, Ini Pengakuannya!

Ringkasan Berita:

° Memasuki 2026, Bupati Muratara H Devi Suhartoni mengungkap dua tantangan terberat daerahnya: penebangan hutan ilegal dan PETI.

° Ia menegaskan komitmen menjaga lingkungan dengan pendekatan koordinatif, konsisten, dan penuh kesabaran bersama seluruh pihak.

---

MURATARA, LINTANGPOS.com – Memasuki awal tahun 2026, Bupati Musi Rawas Utara (Muratara) H Devi Suhartoni menyampaikan refleksi sekaligus tantangan terberat yang masih membayangi pemerintahannya.

Dua persoalan utama yang hingga kini belum sepenuhnya tertangani adalah penebangan pohon ilegal di kawasan hutan serta penambangan tanpa izin (PETI).

Dalam unggahan di media sosial pribadinya, Bupati Devi menulis dengan nada jujur dan terbuka.

Ia menyebut, sebagai pemimpin bersama Wakil Bupati, dirinya ingin semua persoalan rakyat dapat diselesaikan sesuai harapan.

Namun realitas pemerintahan mengajarkan bahwa tidak semua masalah bisa dituntaskan secara instan.

“Ini tanggung jawab kami, walau ada batasan fungsi jabatan dan kewenangan. Tidak semua bisa dikerjakan pemerintah kabupaten. Semua harus melalui aturan, etika koordinasi, dan proses,” tulisnya.

BACA JUGA: Menhan Sjafrie Bedah Markas Baru Yonif 846 Muratara, Pesan Keras untuk Prajurit dan Janji Besar untuk Rakyat!

Bupati menegaskan bahwa pihaknya tetap fokus membenahi Muratara, menjaga daerah ini agar kelak tertata dengan baik dan siap dilanjutkan oleh pemimpin berikutnya.

Ia secara gamblang menyebut bahwa praktik penebangan liar, PETI, kerusakan lingkungan, hingga penyentruman ikan menjadi ancaman nyata terhadap masa depan Muratara.

Namun demikian, pemerintah daerah tidak tinggal diam.

“Dengan segala kekurangan saya, saya tetap konsisten meminta Kementerian Kehutanan agar menghentikan semua ini. Sejak 2020 kami sudah bersurat untuk menghentikan kerusakan lingkungan Muratara,” tegasnya.

Bahkan, Pemkab Muratara telah mengusulkan agar kawasan hutan produksi (HP) dijadikan Hutan Produksi Konversi (HPL), terutama untuk desa-desa terdampak dan jalan umum.

Upaya ini terus dikejar secara konsisten, sabar, dan sesuai aturan.

BACA JUGA: Ribuan Warga Muratara Belum Punya KTP-El, Angkanya Bikin Kaget!

Bupati juga mengajak masyarakat untuk memahami bahwa urusan kehutanan bukan hanya milik Muratara, melainkan seluruh Indonesia.