Dalam jangka panjang, kebijakan populis semacam ini bisa menekan kemampuan negara menjalankan agenda prioritas.
Peringatan DPR: Jangan Terjebak Kebijakan Populis
DPR meminta pemerintah berhitung cermat sebelum mengambil keputusan strategis yang berdampak lintas generasi.
Menurut Rifqi, keputusan terkait status PPPK harus dilihat secara holistik—tidak hanya dari sisi tuntutan keadilan pegawai, tapi juga dari keberlanjutan sistem kepegawaian nasional.
“Kami memahami aspirasi, tapi semua harus diputuskan secara holistik,” ujarnya.
Ia mengingatkan, kebijakan yang tidak mempertimbangkan keseimbangan antara keadilan bagi PPPK dan peluang bagi generasi muda bisa menimbulkan ketimpangan baru dalam birokrasi.
Bola Panas di Tangan Pemerintah
Kini, bola panas ada di tangan pemerintah.
Apakah akan memilih langkah populis yang menyenangkan jangka pendek namun berisiko bagi masa depan, atau merancang kebijakan berimbang yang menjaga stabilitas ASN dan keuangan negara?
BACA JUGA: Berani! Kabupaten Ini Tembus Aturan Nasional, Kontrak PPPK Paruh Waktu Langsung 5 Tahun!
Rifqi menutup pernyataannya dengan nada tegas
“Kebijakan yang salah bisa membuat CPNS 2026 batal dibuka. Rekrutmen ASN bisa lumpuh beberapa tahun.”
Isu ini menjadi ujian besar bagi arah reformasi ASN ke depan — antara menjaga keadilan bagi tenaga honorer dan memastikan keberlanjutan sistem birokrasi yang sehat. Pemerintah kini dituntut tidak sekadar responsif, tapi juga visioner. (*/red)
