Banggar juga mendorong pemerintah daerah meningkatkan PAD, salah satunya melalui pendataan dan mutasi kendaraan bermotor yang masih menggunakan nomor polisi dari luar daerah agar beralih menjadi kendaraan berpelat Empat Lawang sehingga potensi pajak daerah dapat meningkat.
Selain itu, Banggar menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Empat Lawang atas keberhasilan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang dinilai menjadi bukti sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam pengelolaan keuangan daerah.
BACA JUGA: Sekretariat DPRD dan Wabup Kepahiang Perkuat Sinergi Tata Kelola Pemerintahan
Sementara itu, Juru Bicara Panitia Khusus DPRD, Barlian, mengatakan pembahasan Raperda pertanggungjawaban APBD merupakan amanat peraturan perundang-undangan sekaligus bentuk akuntabilitas pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan.
Pansus mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Empat Lawang yang kembali meraih opini WTP dari BPK RI Perwakilan Sumatera Selatan untuk ke-10 kalinya secara berturut-turut.
Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan pengelolaan keuangan daerah telah dilaksanakan secara transparan dan akuntabel.
Setelah melakukan pembahasan bersama organisasi perangkat daerah terkait serta konsultasi ke DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Panitia Khusus menyatakan dokumen pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2025 telah memenuhi kelayakan dan kelengkapan administrasi.
BACA JUGA: Paripurna DPRD Empat Lawang Terpaksa Diskor, Kehadiran Anggota Masih Minim!
Meski demikian, Pansus menekankan pentingnya komitmen bersama antara pemerintah daerah dan DPRD untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah agar pelaksanaan APBD ke depan semakin transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Empat Lawang. (*/red/jie)
