DPRD Empat Lawang Soroti Efisiensi dan Prioritas Anggaran

EMPAT LAWANG, LINTANGPOS.com – Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Empat Lawang menyampaikan pandangan umum terhadap Nota Keuangan dan Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, Senin (21/9/2026).

Rapat dipimpin Ketua DPRD Empat Lawang Darli, S.H., M.H. Agenda tersebut menjadi pembicaraan tingkat pertama dari dua tingkat pembahasan Raperda Perubahan APBD 2026.

Dalam pandangan umum, seluruh fraksi pada prinsipnya menerima dan menyetujui Raperda Perubahan APBD 2026 untuk dilanjutkan ke tahap pembahasan berikutnya.

Meski menyatakan persetujuan, sejumlah fraksi memberikan catatan terkait arah penggunaan anggaran, dampak efisiensi pemerintah pusat, pelayanan dasar, hingga transparansi pengelolaan keuangan daerah.

BACA JUGA: Perubahan APBD Empat Lawang 2026 Defisit Rp267 Miliar

seperti yang disampaikan Juru Bicara Fraksi PAN Barlian. Dia menyatakan fraksinya menerima dan menyetujui Raperda Perubahan APBD 2026 untuk dibahas lebih lanjut.

PAN menyoroti kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat yang dinilai turut berdampak terhadap kondisi keuangan daerah.

Karena itu, pemerintah daerah diminta mengelola anggaran secara matang dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat sekaligus kemampuan keuangan daerah.

PAN juga menekankan agar efisiensi tidak mengesampingkan sektor pelayanan dasar yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

BACA JUGA: Komisi III DPRD Kepahiang Bahas KUA-PPAS Perubahan 2026 dan 2027

“Kesinambungan agenda pembangunan daerah juga diminta tetap menjadi pertimbangan dalam setiap penyesuaian anggaran,” sampainya.

Di sisi lain, Fraksi PDI Perjuangan melalui juru bicara Sulaila juga menerima dan menyetujui Nota Keuangan serta Raperda Perubahan APBD 2026 untuk dilanjutkan pembahasannya.

Fraksi tersebut meminta setiap penyesuaian maupun pergeseran anggaran tetap memperhatikan kebutuhan masyarakat, terutama pada sektor pelayanan dasar.

“Di tengah kebijakan efisiensi, PDI Perjuangan meminta seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan anggaran menempatkan belanja berdasarkan kebutuhan dan kepentingan masyarakat,” cetusnya.

BACA JUGA: PDI Perjuangan Empat Lawang Gelar Makan Gratis Jumat Marhaen

Sementara itu, Fraksi Partai Demokrat melalui juru bicara Ego Hermanto menyatakan persetujuan terhadap Nota Keuangan dan Raperda Perubahan APBD 2026.