EMPAT LAWANG, LINTANGPOS.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Empat Lawang mulai mematangkan rencana pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi sebagai upaya meningkatkan kualitas pendidikan di daerah.
Tahapan awal dimulai dengan survei lokasi calon pembangunan yang dilakukan bersama Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Sumatera Selatan.
Survei tersebut bertujuan memastikan kesiapan lahan yang akan digunakan sebagai lokasi pembangunan sekolah.
Tim melakukan peninjauan terhadap sejumlah aspek, mulai dari kesesuaian lahan, aksesibilitas, kondisi lingkungan, hingga kelayakan teknis sebagai dasar penyusunan perencanaan pembangunan.
BACA JUGA: Sekolah di Sumsel Atur Ritme Belajar Selama Ramadan
Sekretaris Daerah Kabupaten Empat Lawang, Fauzan Khoiri, mengatakan survei lokasi menjadi tahapan penting untuk memastikan pembangunan dapat berjalan sesuai persyaratan teknis.
“Survei ini merupakan langkah awal yang sangat penting untuk memastikan lokasi yang dipilih benar-benar memenuhi persyaratan teknis dan siap mendukung pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi,” ujar Fauzan.
Ia menegaskan, Pemkab Empat Lawang berkomitmen mendukung peningkatan mutu pendidikan melalui penyediaan sarana dan prasarana yang memadai.
Untuk itu, pemerintah daerah akan terus bersinergi dengan BPMP Provinsi Sumatera Selatan agar proses perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan dapat berjalan optimal.
Menurut Fauzan, kehadiran Sekolah Nasional Terintegrasi diharapkan mampu memperluas akses sekaligus meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Empat Lawang.
“Kami berharap pembangunan sekolah ini dapat menghadirkan fasilitas pendidikan yang berkualitas, modern, dan merata sehingga mampu mencetak generasi yang unggul, berkarakter, serta siap menghadapi tantangan di masa depan,” katanya.
Dalam peninjauan tersebut, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Disperkimtan) Kabupaten Empat Lawang turut memberikan dukungan teknis berupa data dan informasi pertanahan.
Instansi tersebut juga memastikan kesiapan lokasi sesuai ketentuan yang berlaku guna mendukung kelancaran proses pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi.
