Ringkasan Berita:
° Pembangunan ulang gerbang Selamat Datang Kota Prabumulih resmi dilanjutkan mulai 19 Januari 2026.
° Akses masuk kota di Jalan Sudirman ditutup sebagian demi kelancaran pemasangan.
° Proyek ini tidak memakai APBD dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab perusahaan terkait kecelakaan sebelumnya.
PRABUMULIH, LINTANGPOS.com – Wajah gerbang Selamat Datang Kota Prabumulih kembali berbenah.
Ikon kebanggaan yang menjadi penanda pintu masuk Kota Nanas ini resmi memasuki tahap pembangunan ulang mulai Senin, 19 Januari 2026.
Langkah tersebut diambil menyusul insiden kecelakaan yang merusak struktur gerbang beberapa waktu lalu.
Demi kelancaran dan keamanan proses pemasangan, akses masuk kota di ruas Jalan Jenderal Sudirman—tepatnya di kawasan tugu air mancur—ditutup sementara.
Pemerintah Kota Prabumulih melalui Dinas Perhubungan (Dishub) mengimbau masyarakat agar lebih waspada serta mematuhi pengaturan lalu lintas yang diberlakukan selama pekerjaan berlangsung.
Penutupan dilakukan secara parsial, khusus pada jalur masuk kota.
BACA JUGA: Dini Hari Sunyi, Pencuri Ruko Prabumulih Dibekuk Polisi
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dishub Prabumulih, Syamsul Feri, menegaskan bahwa kebijakan ini bersifat sementara dan disesuaikan dengan kondisi di lapangan.
“Kami tutup sebelah jalur, khususnya akses masuk kota, untuk memudahkan pengerjaan dan menjaga keselamatan pengguna jalan,” ujarnya, Minggu (18/1/2026).
Menariknya, pembangunan ulang gerbang Selamat Datang ini tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Pemerintah daerah juga tidak menerima dana tunai dalam bentuk apa pun.
Seluruh proses pembangunan dan pemasangan dilaksanakan langsung oleh pihak perusahaan yang bertanggung jawab atas kecelakaan truk bertonase besar yang merusak gerbang tersebut.
“Pemkot Prabumulih tidak menerima dana tunai. Pihak perusahaan merealisasikan pembangunan sebagai bentuk tanggung jawab mereka,” tegas Feri.
BACA JUGA: Teror Tengah Malam di Tol Prabumulih! Batu Berterbangan, Kaca Mobil Pecah, Pengendara Ketakutan
Menurutnya, skema ini dipilih demi menjaga transparansi serta menghindari potensi persoalan hukum di kemudian hari.
