Tidak berhenti di situ, pada tahun 2023, Fitrianti kembali membeli Toyota Hilux dengan uang muka Rp107 juta dan cicilan Rp14,9 juta per bulan hingga total pembayaran mencapai Rp321,8 juta, seluruhnya diduga dibayar menggunakan dana PMI.
Kedua kendaraan itu tidak pernah tercatat sebagai aset resmi UTD PMI Palembang. Selain itu, JPU juga menemukan pengeluaran lain seperti pembelian papan bunga, publikasi, bantuan sosial, dan kebutuhan rumah tangga yang tidak sesuai dengan ketentuan penggunaan dana organisasi.
Kerugian Negara Capai Rp4,09 Miliar
Berdasarkan hasil audit BPKP Sumatera Selatan, UTD PMI Palembang menerima dana sebesar Rp83,77 miliar selama periode 2020–2023.
Namun, pengelolaan dana itu diduga tidak transparan dan menimbulkan kerugian negara sekitar Rp4,09 miliar.
Atas perbuatannya, kedua terdakwa dijerat dengan:
- Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 dan Pasal 3 jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,
- jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Sidang selanjutnya akan menjadi babak penting dalam pembuktian dugaan penyalahgunaan dana kemanusiaan yang seharusnya digunakan untuk membantu masyarakat. (*/red)
