Mereka juga memeriksa pihak-pihak terkait lainnya yang diduga mengetahui proses pengadaan tersebut.
BACA JUGA: Sidang Korupsi APAR Empat Lawang, Belasan Saksi Kompak Sebut Program ‘Titipan’
Dari informasi yang dihimpun, proyek pengadaan APAR tersebut memiliki pagu anggaran mencapai Rp4 miliar.
Setiap desa di Muratara disebut mendapatkan alokasi sekitar Rp50 juta untuk pengadaan APAR, menggunakan dana desa tahun anggaran sebelumnya.
Namun, harga di pasaran untuk satu unit APAR dengan spesifikasi standar disebut hanya berkisar antara Rp17 juta hingga Rp23 juta, jauh di bawah nilai pembelian yang tercatat dalam proyek.
Selisih harga inilah yang memunculkan dugaan adanya penggelembungan harga atau mark up dalam pengadaan.
“Kami sudah mengumpulkan bukti dan mendalami keterangan dari berbagai pihak. Proses masih berjalan dan hasilnya segera diumumkan setelah ada keputusan dari Kejati,” ujar Armein menegaskan.
Kasus ini berawal dari laporan masyarakat yang mencurigai adanya penyimpangan penggunaan dana desa untuk pengadaan APAR di seluruh desa di Kabupaten Muratara.
BACA JUGA: Truk Sawit Terguling di Tebing Alay Empat Lawang, Lalu Lintas Macet Parah
Aparat penegak hukum kini fokus menelusuri alur anggaran dan pihak-pihak yang terlibat dalam penentuan harga serta proses pengadaan.
Jika terbukti ada unsur penyimpangan, Kejari Lubuk Linggau memastikan akan menindak tegas para pihak yang bertanggung jawab. (*/red)
