Herman Deru Rombak Birokrasi, 154 Pejabat Sumsel Resmi Dilantik

Ringkasan Berita:

° Gubernur Sumsel Herman Deru melantik 154 pejabat struktural dan fungsional di BPSDMD Sumsel, Kamis (15/1/2026).

° Pelantikan berbasis kinerja dan profesionalitas, menandai penataan besar birokrasi demi percepatan pembangunan daerah.

---

PALEMBANG, LINTANGPOS.com — Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan kembali melakukan penataan besar dalam struktur birokrasi.

Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru secara resmi melantik dan mengambil sumpah jabatan 154 pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Pemprov Sumsel.

Prosesi pelantikan digelar di Aula Putri Kembang Dadar, BPSDMD Provinsi Sumsel, Kamis (15 Januari 2026).

Pelantikan tersebut mencakup pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama, administrator, hingga pengawas, sekaligus menetapkan sejumlah pejabat yang sebelumnya menjabat sebagai pelaksana tugas (Plt) menjadi pejabat definitif.

Sejumlah nama strategis yang dilantik di antaranya Dr. Darmayanti, S.E., M.M. sebagai Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Setda Sumsel, serta Maharesitama, S.E., M.M. sebagai Kepala Satpol PP Provinsi Sumsel.

Selain itu, Regina Ariyanti, S.T. dipercaya memimpin Badan Riset dan Inovasi Daerah, Dr. H. M. Alfajri Zabidi sebagai Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, dan Dr. H. Rudi Irawan sebagai Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

BACA JUGA: Lima Kajari Baru Resmi Dilantik, Berikut Pesan Tegas Kajati Sumsel

Jabatan strategis lainnya juga diisi, seperti Drs. Arinarsa Jayasurya sebagai Kepala Kesbangpol, serta Musni Wijaya, S.Sos., M.Si. sebagai Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumsel.

Dalam sambutannya, Herman Deru menegaskan bahwa seluruh proses pengangkatan murni berbasis kinerja dan profesionalitas, tanpa intervensi kepentingan apa pun.

“Sebelas bulan saya menjabat gubernur, saya sangat percaya kepada pejabat yang dikukuhkan. Tidak ada panismen. Semua yang dilantik hari ini adalah reward dan penghargaan,” ujar Deru.

Ia bahkan mengaku secara pribadi hanya mengenal kurang dari 10 persen dari 154 pejabat yang dilantik.

Selebihnya, menurut Deru, dinilai berdasarkan rekam jejak, integritas, dan capaian kerja.