Ketika honor tertahan terlalu lama, motivasi kerja dan stabilitas ekonomi keluarga pun ikut terdampak.
“Bukan kami tidak paham soal proses administrasi. Tapi kalau sudah berbulan-bulan, tentu kami bertanya-tanya, ada apa sebenarnya,” ujar seorang anggota Linmas.
Ia menambahkan bahwa sebagian rekan-rekannya terpaksa mencari pekerjaan tambahan untuk menutupi kebutuhan sehari-hari karena honor desa belum juga cair.
Upaya konfirmasi telah dilakukan kepada Penjabat Sementara (Pjs) Kepala Desa Taba Santing, Edi.
BACA JUGA: Rahasia Disiplin Nabung Rumah, Gaji Pas-pasan Bisa Beli Cash!
Namun hingga berita ini diturunkan, yang bersangkutan belum memberikan tanggapan.
Saat dihubungi melalui aplikasi WhatsApp, nomor yang digunakan dilaporkan tidak aktif sehingga konfirmasi langsung belum dapat diperoleh.
Kondisi ini semakin menambah tanda tanya di kalangan perangkat desa mengenai kejelasan penyelesaian hak mereka.
Situasi ini memunculkan harapan agar pemerintah desa maupun pihak terkait di tingkat kecamatan dan kabupaten dapat segera turun tangan.
Para perangkat desa berharap ada transparansi mengenai penyebab keterlambatan pembayaran honor serta kepastian waktu pencairan.
Mereka juga menginginkan adanya komunikasi terbuka agar tidak muncul spekulasi atau kesalahpahaman di tengah masyarakat.
Keterlambatan honor perangkat desa bukan hanya persoalan individu, tetapi juga berkaitan dengan kualitas pelayanan publik di tingkat desa.
Ketika perangkat desa bekerja dalam kondisi serba terbatas dan penuh ketidakpastian, pelayanan kepada masyarakat berpotensi ikut terganggu.
Oleh karena itu, penyelesaian masalah ini dinilai mendesak dan membutuhkan perhatian serius.
Hingga kini, para perangkat agama, BPD, dan Linmas Desa Taba Santing masih menunggu kejelasan.
Mereka berharap hak yang seharusnya diterima dapat segera dibayarkan, sehingga roda pemerintahan desa dapat kembali berjalan normal dan kondusif. (*/red/drl)
