Menurutnya, langkah ini bertujuan agar Bapenda dapat lebih mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan yang menjadi tumpuan utama Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setiap tahunnya.
“Kita ingin mengetahui apa kendalanya hingga pendapatan Prabumulih masih rendah dan menjadi sorotan Kemendagri. Bapenda sebagai OPD pengelola pendapatan tentu menjadi ujung tombak, meskipun kami tidak menutup kemungkinan ada keterkaitan dengan sejumlah OPD lainnya,” jelas Sapta.
Ia berharap hasil laporan dari Inspektorat nantinya dapat menjadi bahan evaluasi bagi Wali Kota dalam mengambil keputusan dan strategi peningkatan PAD.
BACA JUGA: Dirut PD Petro Prabu Imbau Pelanggan Segera Lunasi Tunggakan Jargas
“Melalui rekomendasi hasil evaluasi ini, kita dorong seluruh OPD agar lebih maksimal dalam menggali potensi pendapatan daerah, sehingga tidak lagi tergolong rendah dan menjadi perhatian pusat,” tambahnya.
Sementara itu, hasil pantauan di lapangan menunjukkan selama delapan bulan kepemimpinan Wali Kota H Arlan dan Wakil Wali Kota Franky Nasril SKom MM, telah banyak perubahan dan inovasi dilakukan menuju visi Prabumulih Makmur dan Sejahtera (MAS).
Namun, upaya tersebut belum sepenuhnya mendapat dukungan penuh dari sejumlah kepala OPD.
Beberapa pejabat disebut masih bekerja setengah hati karena belum adanya kepastian posisi dalam pemerintahan saat ini.
Kondisi ini memunculkan desakan agar dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja OPD, sehingga seluruh jajaran dapat bersinergi mendukung kebijakan kepala daerah dalam meningkatkan kinerja pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat Prabumulih. (*/red)
