EMPAT LAWANG, LINTANGPOS.com — Bupati Empat Lawang, Dr. H. Joncik Muhammad, S.T., M.M., mendorong Kabupaten Empat Lawang ditetapkan sebagai daerah kawasan transmigrasi yang lebih maju dan terintegrasi.
Dorongan tersebut disampaikan Joncik saat memberikan sambutan dalam Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketransmigrasian di Ruang Rapat Madani Pemkab Empat Lawang.
FGD tersebut menghadirkan perwakilan Kementerian Transmigrasi, Kepala Biro Hukum Kementerian Transmigrasi Dr. Ruli Rahman, S.H., M.H., serta tim penyusun naskah akademik RUU Ketransmigrasian dari Universitas Gadjah Mada (UGM) yang dipimpin Prof. Dr. Suratman Woro, M.Sc.
Dalam paparannya, Joncik menyampaikan kondisi objektif Kabupaten Empat Lawang, termasuk potensi wilayah, perkembangan ekonomi serta keberadaan sejumlah desa yang memiliki sejarah sebagai kawasan transmigrasi.
BACA JUGA: Warga Suku Anak Dalam Telantar di Lahat, Terjebak Janji Transmigrasi Mandiri
Empat Lawang saat ini terdiri atas 10 kecamatan, 147 desa dan sembilan kelurahan. Kabupaten tersebut memiliki luas wilayah sekitar 2.256,44 kilometer persegi dan berbatasan dengan Provinsi Bengkulu serta Kabupaten Lahat, Musi Rawas, Rejang Lebong, Kepahiang dan Seluma.
Dari sisi kependudukan, data Dukcapil mencatat jumlah penduduk Empat Lawang mencapai 338.404 jiwa. Angka tersebut terdiri dari 174.811 laki-laki dan 163.593 perempuan, dengan laju pertumbuhan penduduk sekitar 0,1 persen.
Joncik juga menyoroti perkembangan sejumlah indikator pembangunan. Pertumbuhan ekonomi Empat Lawang meningkat dari 4,44 persen pada 2024 menjadi 5,03 persen pada 2025.
Sementara itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terus mengalami peningkatan hingga mencapai 72,07 pada 2025. Pemerintah Kabupaten Empat Lawang juga menargetkan angka kemiskinan dapat ditekan hingga berada pada level satu digit pada 2026.
BACA JUGA: Tiga Agenda Strategis Pemkab Empat Lawang Digelar Hari Ini
Di sektor ketenagakerjaan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Empat Lawang disebut masih lebih rendah dibandingkan rata-rata provinsi maupun nasional. Pemkab menargetkan angka tersebut kembali ditekan hingga kisaran 0,23-0,25 persen.
