Kanwil Kemenkumham Sumsel Ikuti Diskusi Strategi Kebijakan Soal Peran Paralegal

Palembang, LintangPos.com – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan (Kanwil Kemenkumham Sumsel) melalui Tim Kerja Badan Strategi Kebijakan turut serta dalam kegiatan Diskusi Strategi Kebijakan (DSK) yang digelar secara daring oleh Kanwil Kemenkumham Nusa Tenggara Timur (NTT), Kamis (2/10/2025).

Kegiatan ini dibuka oleh Plt. Kepala Kanwil Kemenkumham NTT, Silvester Sili Laba, dan dilanjutkan dengan sambutan dari Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum, Andry Indrady.

Dalam arahannya, Andry menegaskan pentingnya evaluasi kebijakan dalam memperkuat peran paralegal sebagai bagian dari pemberian bantuan hukum kepada masyarakat.

Adapun materi utama membahas “Analisis Evaluasi Dampak Kebijakan terhadap Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum”.

Selain itu, peserta juga disuguhkan pemaparan mengenai pemahaman advokasi sebagai sebuah gerakan dan posisi strategis paralegal dalam memperluas akses masyarakat terhadap keadilan.

BACA JUGA: Enam Polisi Polda Sumsel Disanksi, Dari Kasus Narkoba Hingga Pelanggaran Moral

Diskusi berlangsung interaktif melalui sesi tanya jawab.

Peserta aktif menyampaikan pandangan serta pertanyaan seputar isu paralegal dan mekanisme bantuan hukum.

Acara ditutup dengan pernyataan penegasan dari narasumber mengenai pentingnya sinergi antara pemerintah, lembaga bantuan hukum, dan paralegal demi terciptanya pembangunan hukum yang lebih inklusif.

Kepala Kanwil Kemenkumham Sumsel, Maju Amintas Siburian, menyatakan bahwa partisipasi pihaknya dalam forum tersebut merupakan bagian dari kontribusi strategis daerah dalam mendukung pembangunan hukum nasional.

“Melalui forum ini, kita dapat memperkaya perspektif sekaligus memastikan bahwa kebijakan terkait peran paralegal benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum,” ujarnya.

Partisipasi Kanwil Sumsel dalam kegiatan ini menjadi bukti nyata komitmen untuk memperkuat jaringan kerja sama dan kontribusi daerah dalam membangun sistem hukum yang berkeadilan dan inklusif di Indonesia. **