Categories: Sumsel

Kanwil Kemenkumham Sumsel Ikuti Diskusi Strategi Kebijakan Soal Peran Paralegal

Palembang, LintangPos.com – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan (Kanwil Kemenkumham Sumsel) melalui Tim Kerja Badan Strategi Kebijakan turut serta dalam kegiatan Diskusi Strategi Kebijakan (DSK) yang digelar secara daring oleh Kanwil Kemenkumham Nusa Tenggara Timur (NTT), Kamis (2/10/2025).

Kegiatan ini dibuka oleh Plt. Kepala Kanwil Kemenkumham NTT, Silvester Sili Laba, dan dilanjutkan dengan sambutan dari Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum, Andry Indrady.

Dalam arahannya, Andry menegaskan pentingnya evaluasi kebijakan dalam memperkuat peran paralegal sebagai bagian dari pemberian bantuan hukum kepada masyarakat.

Adapun materi utama membahas “Analisis Evaluasi Dampak Kebijakan terhadap Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum”.

Selain itu, peserta juga disuguhkan pemaparan mengenai pemahaman advokasi sebagai sebuah gerakan dan posisi strategis paralegal dalam memperluas akses masyarakat terhadap keadilan.

BACA JUGA: Enam Polisi Polda Sumsel Disanksi, Dari Kasus Narkoba Hingga Pelanggaran Moral

Diskusi berlangsung interaktif melalui sesi tanya jawab.

Peserta aktif menyampaikan pandangan serta pertanyaan seputar isu paralegal dan mekanisme bantuan hukum.

Acara ditutup dengan pernyataan penegasan dari narasumber mengenai pentingnya sinergi antara pemerintah, lembaga bantuan hukum, dan paralegal demi terciptanya pembangunan hukum yang lebih inklusif.

Kepala Kanwil Kemenkumham Sumsel, Maju Amintas Siburian, menyatakan bahwa partisipasi pihaknya dalam forum tersebut merupakan bagian dari kontribusi strategis daerah dalam mendukung pembangunan hukum nasional.

“Melalui forum ini, kita dapat memperkaya perspektif sekaligus memastikan bahwa kebijakan terkait peran paralegal benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum,” ujarnya.

Partisipasi Kanwil Sumsel dalam kegiatan ini menjadi bukti nyata komitmen untuk memperkuat jaringan kerja sama dan kontribusi daerah dalam membangun sistem hukum yang berkeadilan dan inklusif di Indonesia. **

Lintang Pos

Share
Tags: akses keadilan akses keadilan masyarakat Indonesia bantuan hukum Diskusi Strategi Kebijakan evaluasi kebijakan evaluasi kebijakan Kemenkumham Kemenkumham NTT Kemenkumham Sumsel pembangunan hukum peran paralegal peran paralegal dalam bantuan hukum sinergi pemerintah dan lembaga bantuan hukum

Recent Posts

  • Artikel
  • Nasional

Sulit Bilang “Tidak”? Bisa Jadi Kamu Seorang People Pleaser

People pleaser kerap mengutamakan kebahagiaan orang lain hingga lupa mengenali dan memenuhi kebutuhan dirinya sendiri.

15 jam ago
  • Artikel
  • Nasional

Membantu Orang Lain Jangan Sampai Bikin Diri Sendiri Kekurangan

Indah SJ mengingatkan pentingnya mengenali kapasitas dan batas diri saat membantu orang lain agar tidak…

16 jam ago
  • Berita
  • Empat Lawang
  • Sumsel

Polisi Gencarkan Patroli Karhutla, Warga Diminta Jangan Bakar Lahan

Polsek Talang Padang menggencarkan patroli Karhutla dan mengajak warga tidak membakar lahan demi menjaga lingkungan…

17 jam ago
  • Berita
  • Empat Lawang
  • Sumsel

Polsek Muara Pinang Gencarkan Makmano Karhutla

Polsek Muara Pinang menggencarkan Makmano Karhutla melalui patroli dan edukasi warga untuk mencegah pembakaran hutan…

22 jam ago
  • Berita
  • Empat Lawang
  • Sumsel

Makmano Karhutla Digencarkan, Warga Diminta Tak Bakar Lahan

Polsek Talang Padang menggencarkan Makmano Karhutla di Kembahang Baru dan mengimbau warga tidak membuka lahan…

22 jam ago
  • Berita
  • Empat Lawang
  • Sumsel

Pekarangan Bergizi Dicek, Upaya Ketahanan Pangan Diperkuat

Bhabinkamtibmas Desa Kungkilan mengecek Pekarangan Bergizi sebagai dukungan terhadap ketahanan pangan dan kemandirian pangan warga.

22 jam ago