Karhutla Sumsel Capai 404 Hektare, 84 Hektare Masih Terbakar

PALEMBANG, LINTANGPOS.com – Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Sumatera Selatan hingga 14 September 2026 diperkirakan telah mencapai 404,22 hektare.

Data tersebut dipaparkan dalam Rapat Koordinasi Pembahasan Perkembangan Penanganan dan Penanggulangan Karhutla yang digelar secara virtual, Selasa (15/9/2026).

Rakor dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) RI Djamari Chaniago dan diikuti Sekda Sumsel H. Edward Candra bersama unsur terkait.

Berdasarkan pembaruan data per 14 September 2026, Sumsel mencatat 116 titik hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi.

BACA JUGA: GSMP Sumsel Didorong Lebih Terarah dan Terukur

Selain itu, terdeteksi 20 titik api atau fire spot. Dari titik-titik tersebut, estimasi luas lahan yang terbakar mencapai sekitar 404,22 hektare.

Upaya pemadaman telah dilakukan secara gabungan melalui Satgas Darat dan Satgas Udara. Hingga data tersebut diperbarui, sebanyak 319,97 hektare telah berhasil dipadamkan.

Satgas Darat menangani pemadaman seluas 289,97 hektare, sedangkan Satgas Udara melalui operasi water bombing berhasil menangani sekitar 30 hektare.

Meski demikian, masih terdapat sekitar 84,25 hektare area terbakar yang menjadi pekerjaan lanjutan tim di lapangan.

BACA JUGA: Cegah Meluas, Polsek Tebing Tinggi Padamkan Karhutla

Area tersisa tersebut ditargetkan dapat diselesaikan pemadamannya pada Selasa (15/9/2026), dengan penanganan tetap dilakukan berdasarkan kondisi dan perkembangan titik api.

Dalam arahannya, Menko Polkam Djamari Chaniago menekankan pentingnya konsistensi serta akurasi data antarlembaga.

Menurutnya, data Karhutla harus dirangkum secara tepat, termasuk luasan lahan yang terbakar dan perkembangan penanganannya.

“Harus segera kita rangkumkan data secara tepat, termasuk kasus yang sudah ditangani dan segera kita sampaikan kepada masyarakat atas penanggulangan dan penanganan yang kita laksanakan,” tegas Djamari.

BACA JUGA: PAUD Sumsel Didorong Jadi Fondasi Karakter Anak

Keterbukaan data dinilai penting agar masyarakat mengetahui perkembangan penanganan Karhutla sekaligus memastikan koordinasi antarunsur berjalan efektif.