KDEKS Dikukuhkan, Herman Deru Dorong Ekonomi Syariah Lebih Masif

PALEMBANG, LINTANGPOS.com — Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru menegaskan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Sumsel tidak boleh berhenti pada pengukuhan kelembagaan.

Pernyataan itu disampaikan Herman Deru saat mengukuhkan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) Provinsi Sumsel serta KDEKS kabupaten/kota se-Sumsel di Graha Bina Praja, Jumat (2/10/2026).

Menurut Herman Deru, pengukuhan tersebut harus menjadi titik awal untuk memperkuat langkah nyata pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Sumatera Selatan.

Ia menegaskan, KDEKS harus menjalankan tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sekaligus mengacu pada rencana strategis pengembangan ekonomi dan keuangan syariah.

BACA JUGA: Joncik Tegaskan KDEKS Harus Berujung pada Ekonomi Rakyat

Potensi Besar, Sosialisasi Harus Masif

Herman Deru melihat potensi ekonomi dan keuangan syariah di Sumsel masih sangat besar. Namun, potensi tersebut membutuhkan pemahaman masyarakat yang lebih luas.

Karena itu, ia mendorong sosialisasi dilakukan secara lebih masif. Edukasi dinilai penting agar ekonomi syariah tidak hanya dipahami sebagai konsep, tetapi semakin dikenal dan diterapkan masyarakat.

“Potensi ekonomi dan keuangan syariah di Sumsel masih cukup besar,” kata Herman Deru.

BACA JUGA: Dari Grup hingga Status WhatsApp, Remaja Pesisir Barat Manfaatkan Media Digital untuk Sebarkan Pesan Dakwah

Ia juga meminta kepala daerah di kabupaten dan kota ikut memperkuat ekosistem ekonomi serta keuangan syariah sesuai potensi wilayah masing-masing.

Ekonomi Syariah Tak Harus Berjalan Sendiri

Herman Deru menekankan pengembangan ekonomi syariah tidak harus dilakukan secara terpisah dari sektor ekonomi lainnya.

Menurutnya, berbagai kekuatan ekonomi dapat dikolaborasikan selama penerapannya tetap memperhatikan prinsip-prinsip syariah.

BACA JUGA: Deah Monica Soroti Tata Ruang dan Permukiman di Sekitar Rel Kereta Api Empat Lawang

“Kita membutuhkan masukan dari KNEKS bagaimana ekonomi non-syariah ini dapat berjalan berdampingan tanpa melanggar prinsip-prinsip syariah,” ujarnya.