Ringkasan Berita:
° Kejaksaan Agung RI kembali melakukan rotasi besar-besaran di seluruh Indonesia, termasuk di lingkungan Kejati Sumatera Selatan.
° Lewat SK Jaksa Agung Nomor 854 Tahun 2025, sejumlah pejabat penting diganti, mulai dari Kepala Kejati hingga para Kepala Kejari.
° Langkah ini disebut sebagai upaya penyegaran dan peningkatan kinerja lembaga Adhyaksa.
Jakarta, LintangPos.com — Kejaksaan Agung Republik Indonesia kembali melakukan rotasi besar-besaran di lingkungan Kejaksaan Tinggi (Kejati) dan Kejaksaan Negeri (Kejari) di seluruh Tanah Air.
Langkah ini merupakan bagian dari strategi penyegaran organisasi dan peningkatan profesionalisme aparat Adhyaksa.
Rotasi tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Jaksa Agung RI Nomor 854 Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kejaksaan RI.
SK ini ditandatangani langsung oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin pada 13 Oktober 2025.
Perubahan di Tingkat Kejati Sumsel
Di antara deretan nama yang mengalami pergantian, Kejati Sumatera Selatan (Sumsel) menjadi salah satu yang paling mendapat perhatian.
BACA JUGA: Motor Hasil Curas Ditemukan, Polsek Lintang Kanan Kembalikan ke Pemilik
Kepala Kejati Sumsel sebelumnya, Dr Yulianto SH MH, kini mendapat promosi jabatan sebagai Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan (Badiklat) Kejaksaan RI.
Posisi yang ditinggalkan Yulianto kini diisi oleh Dr Ketut Sumedana SH MH, mantan Kepala Kejati Bali yang juga pernah menjabat Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung RI.
Pergantian ini diharapkan membawa semangat baru dalam memperkuat fungsi penegakan hukum di wilayah Sumsel.
Perubahan juga menyentuh jabatan Wakil Kepala Kejati Sumsel. Dr Sumurung P. Simare-mare SH MH yang sebelumnya menduduki posisi tersebut kini dipercaya menjadi Direktur I pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Kejagung RI.
Posisinya akan digantikan oleh Anton Delianto SH MH, mantan Wakajati Nusa Tenggara Barat (NTB).
Pergantian Sejumlah Kepala Kejari
BACA JUGA: Wabup Ogan Ilir Temukan Pelajar SMP Kelas 3 Tak Bisa Membaca
Rotasi juga terjadi di tingkat Kejari di beberapa kabupaten/kota di Sumsel:
- Hutamrin SH MH, Kajari Palembang, kini menjabat Asisten Intelijen Kejati DKI Jakarta. Posisinya digantikan oleh Muhammad Ali Akbar SH MH, yang sebelumnya menjabat Kabag Reformasi Birokrasi dan Perencanaan JAM Pembinaan Kejagung RI.
- M. Hasan Pakaja SH, Kajari Pagar Alam, dipromosikan menjadi Asisten Pemulihan Aset Kejati Gorontalo.
- Dr Ira Febriana SH MH, mantan Kajari Kepulauan Mentawai, kini dipercaya sebagai Kajari Prabumulih.
- Raymund Hasdianto Sitohang SH MH, Kajari Banyuasin, dirotasi menjadi Asisten Pemulihan Aset Kejati Kalimantan Tengah.
Posisinya kini diisi oleh Erni Yusnita SH MH, sebelumnya Kajari Sintang.
Rotasi Pejabat Koordinator Kejati Sumsel
Rotasi turut menyentuh posisi koordinator di lingkungan Kejati Sumsel.
Wan Arto Koesomo SH MH, Koordinator Kejati Sumsel, kini diamanahkan sebagai Kajari Sumbawa, sedangkan Eko Yurisianto SH MH mendapat tugas baru sebagai Kajari Morowali Utara.
Selain itu, Belmento SH MH, yang sebelumnya menjabat Kasi II Bidang Intelijen Kejati Sumsel, dipromosikan menjadi Koordinator Kejati Bangka Belitung (Babel).
BACA JUGA: Ketua DPRD Empat Lawang Sindir Anggota yang Jarang Hadir: Kita Bukan Lembaga Abal-Abal!
Langkah Penyegaran untuk Kinerja Lebih Optimal
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung menyebut, rotasi dan promosi jabatan ini merupakan bagian dari pola pembinaan karier di tubuh Kejaksaan, agar aparatur hukum dapat bekerja lebih optimal, adaptif, dan profesional.
Langkah ini juga diharapkan dapat memperkuat soliditas organisasi, mempercepat pelayanan hukum, serta meningkatkan integritas para pejabat di daerah.
“Rotasi adalah hal yang wajar dalam organisasi besar seperti Kejaksaan. Tujuannya untuk penyegaran dan pemerataan pengalaman dalam menjalankan tugas negara,” ungkap sumber di Kejagung RI.
Dengan bergantinya sejumlah pejabat kunci di lingkungan Kejati Sumsel, diharapkan semangat baru akan membawa perubahan positif dalam penegakan hukum, terutama dalam upaya memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi Adhyaksa. (*/red)
