Kejati Bengkulu Tetapkan Pengacara Sebagai Tersangka Korupsi Lahan Tol Bengkulu-Taba Penanjung

Ia akan mendekam di Rumah Tahanan (Rutan) Malabero Kelas IIB Kota Bengkulu selama 20 hari ke depan, sejak 28 Oktober hingga 16 November 2025.

Penahanan dilakukan, lanjut Danang, demi mencegah kemungkinan tersangka melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau bahkan mengulangi perbuatannya.

BACA JUGA: Eks Kades Dituntut 5,5 Tahun Penjara, Diduga Korupsi Dana Desa Rp1,1 Miliar

“Kami ingin memastikan proses hukum berjalan profesional dan transparan, tanpa intervensi dari pihak mana pun,” tegasnya.

Kasus Lama yang Terus Bergulir

Kasus dugaan korupsi pembebasan lahan tol ini sebenarnya sudah diselidiki sejak tahun 2021.

Sebelumnya, dua pejabat Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bengkulu Tengah sudah lebih dulu ditetapkan sebagai tersangka, yakni Hazairin Masrie, mantan Kepala BPN Bengkulu Tengah, dan Ahadiya Seftiana, Kepala Bidang Pengukuran BPN Bengkulu Tengah.

Keduanya diduga bertanggung jawab atas manipulasi perhitungan ganti rugi tanam tumbuh yang menyebabkan kerugian negara sekitar Rp4 miliar.

Mereka disangkakan melanggar UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.

BACA JUGA: Dua Pegawai Disnakertrans Sumsel Divonis 1 Tahun Penjara dalam Kasus Korupsi Izin K3

Penetapan tersangka baru ini menjadi babak lanjutan dari upaya Kejati Bengkulu membongkar jaringan dugaan korupsi dalam proyek yang seharusnya menjadi kebanggaan masyarakat Provinsi Bengkulu.

Komitmen Tegakkan Hukum Tanpa Pandang Bulu

Kejati Bengkulu menegaskan komitmennya untuk terus menegakkan hukum dengan profesional, transparan, dan berkeadilan, khususnya dalam penanganan tindak pidana korupsi di wilayah hukumnya.

“Tidak ada yang kebal hukum. Siapa pun yang terbukti terlibat, baik pejabat maupun pihak swasta, akan kami proses sesuai aturan,” tutup Danang.  (*/red)