EMPAT LAWANG, LINTANGPOS.com — Di balik pembangunan kompleks Sekolah Rakyat (SR) di kawasan Pusat Pelatihan dan Pengembangan Pertanian Terpadu (P4T) Kabupaten Empat Lawang, muncul persoalan yang menjadi sorotan.
Sejumlah pekerja yang terlibat dalam proyek pembangunan tersebut mengeluhkan pembayaran upah. Keluhan itu bahkan terdengar saat rombongan Bupati Empat Lawang meninjau langsung kesiapan Sekolah Rakyat, Rabu (2/9/2026).
Peninjauan dilakukan sebagai tindak lanjut rapat bersama Dinas Sosial dan pihak Sekolah Rakyat, menjelang pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Satuan Pendidikan (MPLS) yang dijadwalkan berlangsung 7 September 2026.
Saat rombongan bupati tiba di lokasi, sejumlah pekerja berteriak meminta perhatian pemerintah daerah terhadap kondisi mereka. Namun, para pekerja tersebut tidak sempat menyampaikan seluruh keluhan karena langsung dibubarkan.
BACA JUGA: Cek Sekolah Rakyat, Bupati Empat Lawang Pastikan MPLS Siap!
Peristiwa itu kemudian menarik perhatian wartawan yang berada di lokasi untuk meliput agenda peninjauan. Dari keterangan yang disampaikan sejumlah pekerja, persoalan yang mereka soroti berkaitan dengan pembayaran upah.
Dalam wawancara setelah kegiatan, wartawan kemudian mengonfirmasi persoalan tersebut kepada pihak pelaksana proyek.
Pangeran Sitompul, yang mengaku sebagai tim pembantuan untuk koordinator lapangan, Ciput Mardianto, mengatakan pembayaran pekerja pada prinsipnya telah diselesaikan.
“Memang sebenarnya kita sudah selesaikan,” kata Pangeran saat dikonfirmasi wartawan.
BACA JUGA: Belasan Siswa Sekolah Rakyat Dirawat di Rumah Sakit? Ini Kata Kadinsos Empat Lawang
Ketika ditanya mengenai informasi adanya pekerja yang disebut belum menerima upah hingga enam bulan, Pangeran membantah informasi tersebut.
“Oh, mungkin itu hanya info seleweran saja,” ujarnya.
Namun, ketika wartawan kembali menanyakan keluhan pekerja yang mengaku belum menerima pembayaran selama sekitar empat minggu, Pangeran kembali menyatakan bahwa pembayaran dilakukan secara rutin.
