Sanksi tersebut dapat berupa teguran hingga pemberhentian keanggotaan.
Seluruh elemen partai diminta menggerakkan mesin organisasi secara maksimal tanpa pengecualian.
BACA JUGA: Sah! Devi Suhartoni Nahkodai PDIP Sumsel 2025–2030, Ini Strategi Besar di Balik Rombakan Struktur
Selain konsolidasi internal, Made juga menegaskan sikap politik PDIP terkait wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD.
PDIP secara konsisten menolak mekanisme tersebut karena dinilai bertentangan dengan prinsip demokrasi langsung dan semangat Reformasi.
“Kedaulatan rakyat tidak boleh dipersempit. Pemimpin daerah harus dipilih langsung oleh rakyat, bukan melalui perwakilan,” tegasnya.
Ia mencontohkan kondisi Sumatera Selatan yang memiliki sekitar 5,5 juta pemilih.
Jika pemilihan kepala daerah dilakukan melalui DPRD, maka suara jutaan warga hanya akan diwakili oleh sekitar 75 anggota legislatif.
Menurutnya, kondisi tersebut tidak mencerminkan kehendak rakyat Sumsel secara utuh.
BACA JUGA: Kursi Wakil Ketua DPRD Empat Lawang Jadi Rebutan Kader PDIP, Lobi ke Pusat Kian Panas
Di luar agenda politik, PDIP Sumsel juga menggelar berbagai kegiatan sosial dan lingkungan dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Megawati Soekarnoputri.
Kegiatan tersebut dilaksanakan serentak oleh 17 DPC kabupaten/kota di Sumatera Selatan.
Salah satu kegiatan sosial yang dilakukan adalah pembagian tumpeng kepada pengemudi ojek online dan masyarakat umum.
Setiap daerah membagikan sekitar 100 tumpeng, sehingga total mencapai kurang lebih 1.700 tumpeng di seluruh wilayah Sumsel.
Selain itu, PDIP Sumsel juga menggelar aksi pelestarian lingkungan berupa penanaman pohon, pelepasan ikan, dan pelepasan burung.
Di Kota Palembang saja, tercatat sekitar 1.000 pohon ditanam, sementara kegiatan serupa dilakukan di daerah lainnya.
“Ini adalah pesan Ketua Umum agar seluruh kader PDIP menjaga alam dan merawat bumi sebagai warisan bagi generasi mendatang,” pungkas Made Indrawan. (*/red)
