Ringkasan Berita:
Dua terdakwa kasus pemerasan berkedok jaksa, Bobby Asia dan Edwin Firdaus, dituntut masing-masing 5 tahun penjara oleh JPU dalam sidang di PN Palembang. Keduanya terbukti menyalahgunakan atribut kejaksaan untuk memeras korban hingga Rp21,5 juta.
PALEMBANG, LINTANGPOS.com – Topeng kekuasaan yang dikenakan demi keuntungan pribadi akhirnya runtuh di hadapan hukum.
Aksi dua pria yang nekat menyamar sebagai jaksa demi memeras korban kini berujung tuntutan pidana berat.
Bobby Asia dan Edwin Firdaus, terdakwa dalam perkara pemerasan berkedok aparat penegak hukum, dituntut masing-masing lima tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).
Tuntutan tersebut dibacakan dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus, Senin (26/1/2025).
Sidang berlangsung terbuka dan dipimpin Ketua Majelis Hakim Fatimah, SH, MH, dengan kehadiran kedua terdakwa beserta tim penasihat hukum mereka.
Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Ogan Ilir, Ulfa Nauliyanti, SH, MH, yang didampingi Bayu Kuncoro, SH, menegaskan bahwa perbuatan kedua terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan sebagai tindak pidana korupsi berupa pemerasan.
BACA JUGA: Kasus Kredit Rp5 Miliar Bank Pelat Merah Masuk Meja Jaksa
Modus kejahatan yang digunakan dinilai serius karena memanfaatkan nama besar serta atribut resmi Kejaksaan Republik Indonesia.
“Para terdakwa secara sadar dan terencana melakukan perbuatan melawan hukum dengan tujuan menguntungkan diri sendiri maupun orang lain,” tegas JPU dalam persidangan.
Dengan mengaku sebagai jaksa dan memiliki akses ke berbagai pejabat penegak hukum, para terdakwa memaksa korban menyerahkan sejumlah uang demi “pengamanan” perkara.
Modus Licik Berkedok Aparat Hukum
Kasus ini menyita perhatian publik lantaran modus yang digunakan tergolong licik dan mencederai rasa keadilan.
Bobby Asia diketahui bukanlah aparat kejaksaan. Ia merupakan seorang PNS di UPT Wilayah I Klas A Dinas P3AP2KB Kabupaten Way Kanan.
BACA JUGA: Usai Paripurna, Anggota DPRD Dijemput Jaksa, Negara Rugi Miliaran
Namun, rasa frustrasi akibat kegagalan proposal pengadaan yang diajukannya ke berbagai instansi, termasuk Kementerian Pertanian RI, mendorongnya menempuh jalan pintas.
