JAKARTA, LINTANGPOS.com – Di tengah sorotan publik terhadap transparansi dan akuntabilitas pejabat negara, Mahkamah Konstitusi (MK) membuat langkah penting yang berpotensi mengubah lanskap hak keuangan para elite negara.
Lewat putusan terbaru, MK menyatakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan serta Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara sebagai inkonstitusional bersyarat.
Putusan ini dibacakan dalam sidang perkara Nomor 191/PUU-XXIII/2025 pada Senin, 16 Maret 2026.
Meski tidak langsung membatalkan aturan tersebut, MK memberikan “alarm keras” bahwa regulasi yang telah berusia lebih dari empat dekade itu sudah tidak lagi relevan dengan kebutuhan zaman.
Hakim Konstitusi Saldi Isra dalam pertimbangannya menegaskan pentingnya pembaruan aturan yang lebih adaptif.
Menurutnya, dinamika sistem ketatanegaraan serta kompleksitas kebutuhan administrasi pejabat negara saat ini tidak lagi dapat ditampung oleh regulasi lama.
“Mahkamah menilai penting dibentuk undang-undang baru yang mampu mengakomodir kebutuhan pengaturan hak keuangan dan administratif pimpinan maupun anggota lembaga negara,” ujarnya.
Namun, MK tidak serta-merta mencabut aturan tersebut.
Sebaliknya, lembaga penjaga konstitusi itu memberikan waktu transisi selama dua tahun kepada pembentuk undang-undang—yakni DPR dan pemerintah—untuk menyusun regulasi baru.
Dalam periode ini, UU Nomor 12 Tahun 1980 masih tetap berlaku.
Keputusan ini menghadirkan situasi unik: aturan lama tetap berjalan, tetapi dengan “batas waktu hidup”.
Jika dalam dua tahun tidak ada penggantian atau revisi, maka undang-undang tersebut akan otomatis kehilangan kekuatan hukum secara permanen.
BACA JUGA: Gaji ke-13 Pensiunan Cair Lagi? Ini Prediksi dan Rinciannya
“Jika tidak dilakukan penggantian dalam jangka waktu tersebut, maka undang-undang ini menjadi bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat,” tegas Saldi.
Di sisi lain, putusan ini juga membawa dampak langsung bagi para anggota DPR, khususnya mereka yang telah atau akan memasuki masa purna tugas.
Selama masa transisi, hak pensiun tetap diberikan sesuai ketentuan lama.
Berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 1980, besaran pensiun dihitung dari lama masa jabatan dan setara dengan 60 persen dari gaji pokok.
Untuk anggota DPR yang menjabat sebagai ketua, pensiun bulanan berkisar Rp3,02 juta dari gaji pokok Rp5,04 juta.
Wakil ketua menerima sekitar Rp2,77 juta dari gaji Rp4,62 juta, sementara anggota biasa memperoleh sekitar Rp2,52 juta dari gaji pokok Rp4,20 juta.
Selain itu, terdapat pula Tunjangan Hari Tua (THT) yang diberikan satu kali setelah masa jabatan berakhir, dengan nominal sebesar Rp15 juta.
Meski angka-angka tersebut kerap menjadi bahan perdebatan publik—terutama jika dibandingkan dengan kesejahteraan masyarakat luas—MK tidak secara langsung mengubah skema tersebut.
Fokus utama putusan ini adalah membuka jalan bagi pembaruan sistem yang lebih relevan dan berkeadilan.
Bagi sebagian pengamat, keputusan MK ini dapat menjadi momentum penting untuk melakukan reformasi menyeluruh terhadap sistem penggajian dan pensiun pejabat negara.
Tidak hanya soal nominal, tetapi juga transparansi, akuntabilitas, serta kesesuaian dengan kondisi fiskal negara.
Di tengah tuntutan efisiensi anggaran dan pemerataan kesejahteraan, publik kini menanti langkah konkret dari DPR dan pemerintah.
Apakah mereka mampu memanfaatkan waktu dua tahun ini untuk merancang regulasi yang lebih modern dan responsif? Ataukah justru membiarkan aturan lama “kedaluwarsa” tanpa pengganti?
Yang jelas, putusan MK ini bukan sekadar soal angka pensiun. Ia adalah sinyal kuat bahwa sistem lama tidak lagi cukup, dan perubahan adalah keniscayaan.
Kini, bola ada di tangan para pembuat undang-undang—apakah mereka siap menjawab tantangan zaman? (*/red)
