JAKARTA, LINTANGPOS.com – Pemerintah mulai mencairkan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) pada awal Maret 2026.
Penyaluran dilakukan bertahap melalui masing-masing instansi menjelang Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah.
Langkah ini menjadi salah satu kebijakan rutin pemerintah setiap tahun untuk memastikan para aparatur negara menerima haknya sebelum Lebaran.
Selain itu, pencairan THR juga diharapkan membantu meningkatkan daya beli masyarakat.
Kementerian Keuangan Republik Indonesia melaporkan, hingga 6 Maret 2026, pembayaran THR untuk ASN pemerintah pusat telah mencapai sekitar Rp3 triliun. Dana tersebut telah diterima oleh sekitar 631 ribu pegawai.
Jumlah penerima tersebut merupakan bagian dari total sekitar 2,2 juta ASN yang bekerja di berbagai kementerian dan lembaga pemerintah pusat di seluruh Indonesia.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa proses pencairan masih berlangsung karena beberapa instansi masih menyelesaikan administrasi internal.
“Jumlah THR yang telah dibayarkan hingga 6 Maret adalah sekitar Rp3 triliun untuk 631 ribu pegawai dari total 2,2 juta ASN pusat,” kata Purbaya dalam konferensi pers di Jakarta.
Menurutnya, proses pembayaran diperkirakan dapat rampung dalam waktu sekitar satu minggu ke depan. Pemerintah memastikan anggaran telah tersedia sehingga instansi hanya perlu menyelesaikan prosedur pencairan.
Selain ASN di pemerintah pusat, pencairan THR untuk ASN daerah juga telah mulai dilakukan. Namun hingga saat ini jumlah penyalurannya masih relatif terbatas.
Data pemerintah menunjukkan bahwa THR bagi ASN daerah baru disalurkan sekitar Rp127,6 miliar. Dana tersebut telah diterima oleh lebih dari 16 ribu pegawai dari sejumlah pemerintah daerah yang telah memproses pencairan.
Perbedaan kecepatan penyaluran di daerah umumnya dipengaruhi kesiapan administrasi serta proses penyesuaian anggaran di masing-masing pemerintah daerah.
Secara keseluruhan, pemerintah menyiapkan anggaran sekitar Rp55 triliun untuk pembayaran THR tahun 2026. Dana tersebut dialokasikan bagi berbagai kelompok aparatur negara.
