Ringkasan Berita:
° Pemerintah Kabupaten Bantul resmi menetapkan gaji guru paruh waktu minimal setara UMK mulai 2026.
° Kebijakan ini menyasar 656 guru dan dilengkapi perlindungan BPJS Ketenagakerjaan demi meningkatkan kesejahteraan serta kualitas pendidikan daerah.
BANTUL, LINTANGPOS.com — Angin segar berembus bagi ratusan guru paruh waktu di Kabupaten Bantul.
Mulai tahun 2026, pemerintah daerah resmi menetapkan gaji minimal setara Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) bagi para pendidik non-ASN tersebut.
Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) Bantul, Nugroho Eko Setyanto, mengungkapkan bahwa kebijakan ini merupakan bentuk komitmen Pemkab Bantul dalam memperbaiki kesejahteraan guru yang selama ini sangat beragam.
“Dulu, banyak guru digaji sesuai kemampuan sekolah. Nah, kebijakan Pak Bupati adalah pemberian gaji guru paruh waktu sesuai UMK, karena itu amanat yang harus dipenuhi pemerintah daerah,” ujar Nugroho kepada Tribunjogja.com, Rabu (7/1/2026).
Sasar 656 Guru di Berbagai Jenjang
Kebijakan ini menyentuh 656 guru paruh waktu di berbagai jenjang pendidikan, mulai dari TK, SD hingga SMP, dengan dominasi terbesar berasal dari sekolah dasar.
BACA JUGA: Tak Ada Lagi Honorer di Pagar Alam! 1.729 Pegawai Resmi Jadi PPPK Paruh Waktu, Berapa Gajinya?
Sejak diterapkannya kebijakan tersebut, sistem penggajian guru kini menjadi lebih seragam dan tidak lagi berbeda antar sekolah karena terintegrasi melalui Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda).
“Sekarang penggajian sudah sama semua. Tidak ada lagi pola yang berbeda-beda,” tegas Nugroho.
Tambahan Perlindungan: BPJS Ketenagakerjaan
Tak hanya gaji setara UMK, para guru juga memperoleh jaminan BPJS Ketenagakerjaan sebagai perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja.
“Semua harus dijamin, baik kesehatan maupun dalam rangka kerjanya,” tambahnya.
Dorong Kinerja & Mutu Pendidikan
Pemerintah berharap peningkatan kesejahteraan ini akan berdampak langsung pada kualitas pendidikan di Bumi Projotamansari.
“Guru bukan sekadar pekerja administrasi, tapi insan peradaban yang membangun karakter generasi bangsa,” pesan Nugroho.
Komitmen Pemerintah Daerah
Bupati Bantul Abdul Halim Muslih menegaskan bahwa meski kondisi fiskal nasional sedang melemah, sektor pendidikan tidak boleh terdampak.
“Layanan publik pendidikan harus terus berjalan. Maka 2026 ini, kami putuskan meningkatkan kesejahteraan guru,” ujarnya.
Ia juga mengajak seluruh sivitas pendidikan untuk melakukan perubahan besar dari diri masing-masing.
“Guru memiliki peran strategis. Perubahan besar bangsa ini dimulai dari guru,” tandasnya. (*/red)
