Ringkasan Berita:
° Pemerintah memastikan Bahasa Inggris menjadi mata pelajaran wajib mulai kelas III SD pada 2027.
° Kebijakan ini dibarengi pelatihan 100.000 guru sejak 2026 sebagai langkah strategis menyiapkan SDM pendidikan yang kompeten dan siap menghadapi tantangan global.
JAKARTA, LINTANGPOS.com – Kebijakan pendidikan kembali mencuri perhatian publik.
Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) memastikan Bahasa Inggris akan menjadi mata pelajaran wajib mulai kelas III Sekolah Dasar (SD) pada tahun 2027.
Kebijakan ini bukan sekadar perubahan kurikulum, melainkan langkah besar dalam menyiapkan generasi muda Indonesia agar lebih siap menghadapi tantangan global.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menegaskan, penerapan Bahasa Inggris wajib di SD tidak dilakukan secara tergesa-gesa.
Pemerintah justru memulai dari hulu: menyiapkan para guru melalui program pelatihan besar-besaran yang akan dimulai pada 2026.
“Bahasa Inggris akan menjadi kebutuhan penting bagi anak-anak kita ke depan. Karena itu, guru harus disiapkan terlebih dahulu agar mampu mengajarkannya dengan baik, sesuai dengan karakter peserta didik sekolah dasar,” kata Abdul Mu’ti saat kunjungan kerja di Purworejo, Jawa Tengah, Sabtu (24/1/2026).
BACA JUGA: BOSP SMP Dibedah Tuntas, RKAS Kini Wajib Berbasis Rapor Pendidikan
100.000 Guru Disiapkan, Pelatihan Dimulai 2026
Salah satu poin penting dalam kebijakan ini adalah pelibatan sekitar 100.000 guru dari seluruh Indonesia dalam program pelatihan Bahasa Inggris tahap awal.
Jumlah tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah agar kebijakan ini tidak hanya berhenti di atas kertas, tetapi benar-benar dapat diimplementasikan secara merata di sekolah-sekolah dasar.
Mulai tahun 2026, guru-guru SD sudah dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti pelatihan Bahasa Inggris.
Program ini akan dikoordinasikan oleh Balai Guru di masing-masing wilayah, sehingga pelaksanaannya menyesuaikan dengan konteks dan kebutuhan daerah.
Untuk wilayah Jawa Tengah, misalnya, pelatihan akan berada di bawah koordinasi Balai Guru Jawa Tengah dengan pendampingan tenaga ahli yang telah ditunjuk oleh kementerian.
BACA JUGA: Belasan Siswa Sekolah Rakyat Dirawat di Rumah Sakit? Ini Kata Kadinsos Empat Lawang
Skema ini diharapkan mampu menjaga kualitas pelatihan sekaligus memastikan materi yang diajarkan relevan dengan kondisi riil di sekolah.
Guru Jadi Kunci Keberhasilan Kurikulum
Abdul Mu’ti menekankan bahwa guru adalah kunci utama keberhasilan setiap kebijakan kurikulum.
Tanpa guru yang kompeten dan percaya diri mengajar Bahasa Inggris, kebijakan wajib ini berisiko menjadi beban baru, baik bagi pendidik maupun peserta didik.
“Peningkatan kompetensi guru harus dipersiapkan lebih awal. Kami tidak ingin guru merasa terkejut atau terbebani ketika kebijakan ini mulai diterapkan,” katanya.
Pendekatan ini mencerminkan perubahan paradigma dalam pengelolaan pendidikan.
BACA JUGA: Dapodik 2026.b Rilis, Sekolah Wajib Uninstall Versi Lama!
Pemerintah tidak hanya fokus pada apa yang diajarkan, tetapi juga pada siapa yang mengajarkan dan bagaimana proses pembelajaran itu berlangsung, khususnya untuk anak usia sekolah dasar yang membutuhkan pendekatan pedagogis berbeda.
Bahasa Inggris dan Karakter Anak Indonesia
Menariknya, kebijakan Bahasa Inggris wajib di SD tidak berdiri sendiri.
Abdul Mu’ti menyebut, kebijakan ini sejalan dengan program penguatan karakter dan kebiasaan positif peserta didik yang tengah digalakkan pemerintah.
Saat ini, Kemendikdasmen mendorong penerapan tujuh kebiasaan anak Indonesia hebat, yakni bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat dan bergizi, gemar belajar, serta aktif bermasyarakat.
Dalam konteks ini, pembelajaran Bahasa Inggris diharapkan tidak hanya berorientasi pada kemampuan bahasa semata, tetapi juga membentuk kebiasaan belajar yang menyenangkan dan bermakna.
BACA JUGA: Anggaran Kurang, Sekolah Gratis Mandek di Tengah Dana MBG Jumbo
Bahasa Inggris dipandang sebagai sarana untuk melatih rasa ingin tahu, keberanian berkomunikasi, dan keterbukaan terhadap budaya global, tanpa meninggalkan nilai-nilai lokal dan karakter kebangsaan.
Pelatihan Guru Terus Diperluas
Selain pelatihan Bahasa Inggris, Abdul Mu’ti menegaskan bahwa kementerian terus mendorong berbagai jenis pelatihan lain untuk meningkatkan mutu guru dan pendidikan nasional.
Program tersebut mencakup pelatihan guru reguler, pelatihan kepala sekolah, pelatihan guru pendidikan khusus, hingga pelatihan kepekaan sosial dan pedagogis.
“Pelatihan-pelatihan ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari upaya peningkatan kualitas guru dan mutu pendidikan nasional,” ujarnya.
Dengan pendekatan berlapis ini, pemerintah ingin memastikan bahwa transformasi pendidikan tidak hanya terjadi pada satu mata pelajaran, tetapi menyentuh seluruh aspek pembelajaran dan pengelolaan sekolah.
Tantangan dan Harapan ke Depan
Meski disambut positif oleh banyak pihak, kebijakan Bahasa Inggris wajib di SD juga menyisakan tantangan.
Kesenjangan kualitas guru antarwilayah, keterbatasan sarana pendukung, hingga perbedaan kemampuan awal peserta didik menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan bersama.
Namun, dengan persiapan yang dimulai sejak 2026, pemerintah optimistis tantangan tersebut dapat diantisipasi. Pelibatan Balai Guru daerah dan tenaga ahli diharapkan mampu menjembatani kebutuhan lokal dengan standar nasional.
Jika berjalan sesuai rencana, tahun 2027 akan menjadi tonggak penting dalam sejarah pendidikan dasar Indonesia.
Bahasa Inggris tidak lagi sekadar pelajaran tambahan, tetapi menjadi bekal awal bagi anak-anak Indonesia untuk berani melangkah di dunia yang semakin terhubung.
Lebih dari itu, kebijakan ini menjadi sinyal bahwa pendidikan Indonesia terus bergerak, belajar dari masa lalu, dan menatap masa depan dengan persiapan yang lebih matang. (*/red)
